Ikuti Kami

Hendrawan Soroti Safari Anies Makin Masif Jelang Pilpres

Kini Anies bisa melakukan safari politik lantaran sudah bebas dalam melakukan apa pun alias sudah tidak memiliki beban.

Hendrawan Soroti Safari Anies Makin Masif Jelang Pilpres
Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno.

Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menyoroti safari politik mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang semakin masif menjelang Pilpres 2024.

Baca: Adian: Komisi VII Tak Bisa Diintervensi terkait PT Amman

Ia mengatakan bahwa kini Anies bisa melakukan safari politik lantaran sudah bebas dalam melakukan apa pun alias sudah tidak memiliki beban.

"Ya dia sekarang sudah bebas, punya banyak waktu, tidak punya jam dan kewajiban kantor. Sehingga bisa muter bebas," katanya, Rabu (14/12).

Menurutnya, tim Anies bekerja keras karena safari politiknya semakin masif dan masyarakat semakin mendukungnya.

"Mobilisasi massa dapat dilakukan dengan masif. Ini berarti panitia lapangannya bekerja keras dan punya anggaran memadai," lanjutnya.

Lebih lanjut, Supratikno buka-bukaan bahwa PDI Perjuangan punya cara untuk menarik massa, yaitu dengan perencanaan jadwal yang jelas dan sesuai dengan perundang-undangan.

"Ya pokoknya kami jelas dan sesuai peraturan Undang-Undang," bebernya.

Sebelumnya, safari politik Anies Baswedan di berbagai daerah sempat dipersoalkan karena dianggap mencuri start kampanye.

Tak hanya itu, safari politik dari bakal calon presiden dari Partai NasDem itu juga dipermasalahkan karena menggunakan modal besar yang melanggar peraturan, seperti penggunaan jet pribadi dan fasilitas mewah lain.

Namun, Bawaslu mengaku terhalang kewenangan untuk mengusut sumber dana dari kegiatan safari politik itu. Pasalnya, kegiatan itu terjadi di luar masa kampanye.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, undang-undang hanya memberikan Bawaslu wewenang untuk mengawasi dana kampanye.

Baca: Masinton Tegur Bamsoet soal Jokowi: Bisa seperti Soeharto

"Nah apakah aliran dana safari politik ini sudah memasuki masa kampanye? Kan ini belum memasuki masa kampanye," kata Bagja di kantornya, Jakarta, Senin (12/12).

"Jadi, agak sulit bagi Bawaslu menerobos kewenangan yang tidak diberikan oleh undang-undang," ujarnya.

Quote