Jakarta, Gesuri.id - Pegiat demokrasi sekaligus pengamat pemilu dan akademisi, dan peneliti senior di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Dr. Nurlia Dian Paramita, S.I.P., M.A., yang akrab disapa Mita, mengingatkan pentingnya menjaga independensi lembaga pemantau pemilihan umum (pemilu).
Menurutnya, lembaga pemantau harus memenuhi persyaratan administrasi dan membuktikan bahwa aktivitas pemantauan yang dilakukan benar-benar bebas dari kepentingan peserta pemilu.
"Pemantauan ini kan kemudian mensyaratkan bahwa lembaganya itu independen. Nah lembaga independen itu kemudian ya harus kemudian mendaftarkan anggotanya. Kalau di Bawaslu kan akreditasinya di Bawaslu ya, kalau kemarin kan sempat di Pilkadanya ada di KPU, nah ini kalau di Bawaslu kita harus melengkapi syarat-syaratnya," ujar Mita.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai tim Gesuri.id seusai acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Mita menjelaskan, persyaratan pendaftaran bukan sekadar formalitas administratif. Lembaga pemantau harus mampu menunjukkan profil organisasi, rekam jejak, pengalaman dalam melakukan pemantauan, serta posisi dan afiliasi para anggotanya.
Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut penting untuk memastikan tidak ada lembaga atau individu yang mengatasnamakan pemantau independen, tetapi sesungguhnya memiliki keberpihakan terhadap peserta atau kandidat tertentu.
"Dan itu harus terbukti, kalau misalnya pemantau itu tidak mendaftarkan, tidak kemudian memberikan profilnya, memberikan pengalaman pemantauannya atau posisi dia itu siapa, kadang-kadang ternyata dia itu adalah pemantau tapi dia ikut dari calon tertentu, jadi bukan mantau independen," tegasnya.
Ia menilai, independensi merupakan prinsip mendasar yang harus melekat pada setiap lembaga pemantau pemilu. Sebab, tugas pemantauan tidak boleh dijadikan sarana untuk memperjuangkan kepentingan politik pihak tertentu dengan berlindung di balik identitas organisasi independen.
Lebih lanjut, Mita mengatakan, independensi lembaga pemantau juga harus tercermin dari kapasitas organisasi, jangkauan wilayah kerja, hingga struktur dan tata kelola kelembagaannya.
Dengan demikian, masyarakat maupun penyelenggara pemilu dapat memastikan bahwa lembaga tersebut benar-benar memiliki kemampuan dan komitmen untuk melakukan pemantauan secara objektif.
"Ini kan kita bicara mantau independen ya, kalau mantau independen dia harus memastikan bahwa memang secara kapasitas, secara kewilayahan, secara detail organisasinya itu memang betul-betul memihak rakyat. Jadi dia berdiri di atas semua golongan, tidak kemudian pada satu kepentingan tertentu saja," paparnya.
Mita menegaskan, pemantau independen harus menempatkan kepentingan rakyat dan kualitas demokrasi sebagai orientasi utama. Mereka tidak boleh terikat pada kepentingan kandidat maupun kelompok politik tertentu.
Karena itu, proses pendaftaran dan verifikasi lembaga pemantau perlu menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas pengawasan pemilu. Independensi bukan cukup dinyatakan melalui nama atau klaim organisasi, melainkan harus dibuktikan melalui rekam jejak, transparansi, kapasitas, serta sikap objektif dalam menjalankan tugas pemantauan.
Dengan pemantau yang benar-benar independen, pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu diharapkan dapat berjalan lebih kredibel dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

















































































