Jambi, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mempertanyakan sumber anggaran jika pilkada serentak digelar pada Bulan Desember 2020 mendatang.
Menurutnya, tidak ada alokasi tambahan anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak itu.
Baca: Wali Kota Hendi Pastikan Penerimaan Murid Baru Secara Online
Tidak adanya alokasi tambahan anggran ini ditujukan bagi para penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi.
Edi menyebut, saat ini akibat recofusing anggaran besar-besaran yang dilakukan untuk Covid-19, untuk anggaran rutin dari APBD pun mengalami kesulitan.
"Kalau memang Pilkada kita butuhkan di Desember, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus siap," kata Edi Purwanto dilansir dari gatra, Minggu (7/6).
Edi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi itu melanjutkan anggapan masalah utama Pilkada di Desember adalah persoalan anggaran.
"Anggarannya mana, kalau anggaran yang saya liat sulit juga, dari mana duitnya," ujarnya.
Dilanjutkannya, ada pengecualian bila tambahan anggaran bagi penyelenggara dibantu dari pemerintah pusat.
Baca: Anies Jangan Jadikan PSBB Transisi Ajang Pencitraan
"Kalau dari APBD tidak mungkin lagi kita lakukan alokasi untuk Pilkada, bingung uangnya dari mana. Harapan saya kalau dilaksanakan desember ada tambahan uangnya dari APBN, karena kita baru recofusing besar-besaran, uangnya di tarik ke pusat balikkan saja itu buat Pilkada," jelasnya.
Menurut Edi, bahkan di APBD-P pun belum tentu bisa dianggarkan, tapi ia tidak mengetahui apakah Pemprov Jambi punya rumusan lain.
"Uangnya dari mana, yang rutin saja kita setengah mati, saya bingung juga, sejauh ini pemerintah provinsi belum ada rumusan terkait anggaran. Saran saya APBN sajalah untuk menutupi kekurangan untuk pelaksanaan Pilkada serentak," ucapnya.
