Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyinggung etika presiden melalui suratnya sebagai Sahabat Pengadilan atau Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (16/4).
Megawati mengutip pernyataan budayawan dan rohaniwan Franz Magnis-Suseno saat dihadirkan menjadi ahli kubu Ganjar-Mahfud di sidang gugatan Pilpres 2024 di MK. Megawati tak menyebutkan nama presiden yang dimaksudnya.
Romo Magnis menyampaikan ada unsur-unsur yang merupakan pelanggaran etika serius dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
BaCa: Ganjar-Mahfud Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK
"Etika merupakan ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai cermin dari kualitas manusia sebagai manusia. Tuntutan dasar terhadap pentingnya etika dituangkan dalam ketentuan hukum dan hal tersebut berlangsung terus dalam sejarah peradaban umat manusia," tulis Megawati.
"Tidak memperhatikan hukum yang berlaku sama saja dengan pelanggaran etika," tambah dia.
Megawati menekankan, tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Sebab presiden memegang kekuasaan atas negara dan pemerintahan yang sangat besar.
"Karena itulah penguasa eksekutif tertinggi tersebut dituntut standar dan tanggung jawab etikanya agar kewibawaan negara hukum tercipta," ucap Megawati.
Presiden ke-5 RI ini menjabarkan, karena ada tanggung jawab presiden itu, maka persoalan berkaitan dengan keselamatan seluruh bangsa dan negara berada di pundak presiden. Ia menekankan presiden berdiri untuk semua.
"Segala kesan yang menunjukkan bahwa presiden memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya adalah fatal. Sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia," ucap Megawati.
BaCa: Simak, Ini Sembilan Program Ganjar-Mahfud Untuk Masyarakat!
"Apa yang disampaikan Franz Magnis-Suseno menjadi landasan etis bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengurai seluruh akar persoalan pilpres yang berangkat dari nepotisme dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden," kata Megawati.
"Menempatkan etika dalam setiap keputusan Mahkamah Konstitusi sangatlah penting. Sebab, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai benteng keadilan terakhir dalam penyelesaian sengketa pilpres atau pemilihan umum," ucap Megawati.
Lebih jauh, Megawati menilai keputusan hakim Mahkamah Konstitusi akan menjadi indikator terpenting, apakah demokrasi yang berkedaulatan rakyat tetap eksis atau justru perlombaan penyalahgunaan kekuasaan.
