Ikuti Kami

Mita JPPR Ungkap Modus Kecurangan Pemilu 2024: TPS Terlambat Dibuka Hingga KPPS Sudah Mencoblos

Mita menjelaskan keterlambatan pembukaan TPS dapat berdampak pada kelancaran seluruh tahapan pemungutan suara.

Mita JPPR Ungkap Modus Kecurangan Pemilu 2024: TPS Terlambat Dibuka Hingga KPPS Sudah Mencoblos
Pegiat demokrasi sekaligus pengamat pemilu dan akademisi, Dr. Nurlia Dian Paramita, S.I.P., M.A., yang akrab disapa Mita, di acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Pegiat demokrasi sekaligus pengamat pemilu dan akademisi, dan peneliti senior di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Dr. Nurlia Dian Paramita, S.I.P., M.A., yang akrab disapa Mita, mengungkap sejumlah persoalan dan dugaan kecurangan yang ditemukan dalam pemantauan Pemilu 2024. Temuan tersebut antara lain keterlambatan pembukaan tempat pemungutan suara (TPS), dugaan praktik politik uang di sekitar TPS, hingga indikasi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melakukan pencoblosan.

"Kalau bicara mengenai pertama ya, tadi kecurangan apa yang sering muncul ya, itu sering kali misalnya ternyata TPS tidak dibuka tepat waktu. Nah, ketika TPS tidak dibuka tepat waktu, tentu kemudian akan menimbulkan di akhir masanya, di jam 13, itu kemudian jadi mundur karena numpuk," ujar Mita.

Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai tim Gesuri.id seusai acara Kelompok Diskusi Terarah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang digelar Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat DPP PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Mita menjelaskan keterlambatan pembukaan TPS dapat berdampak pada kelancaran seluruh tahapan pemungutan suara. Ketika TPS tidak beroperasi sesuai jadwal, antrean pemilih berpotensi menumpuk sehingga proses pemungutan suara menjelang batas waktu yang ditentukan ikut mengalami keterlambatan.

Selain itu, ia menyoroti keberadaan sejumlah orang yang mencurigakan di sekitar TPS. Berdasarkan laporan pemantau JPPR di beberapa daerah pada Pemilu 2024, terdapat orang-orang yang diduga menunggu di persimpangan atau lokasi dekat TPS untuk mengorganisasi pemilih yang akan datang menggunakan hak pilihnya.

Mita menduga keberadaan orang-orang tersebut berkaitan dengan upaya memengaruhi pemilih, termasuk kemungkinan memberikan sesuatu kepada mereka.

"Atau bisa jadi misalnya waktu itu juga yang sering kali muncul yang kita temukan adalah ada orang yang menunggu di tikungan di dekat TPS, yang kita curigai sebetulnya sebagai orang yang mengorganisir atau akan mendatangi orang-orang yang kemudian datang ke TPS untuk kemudian memberikan sesuatu gitu ya," ungkapnya.

Ia mengatakan, sejumlah laporan mengenai kondisi tersebut diterima dari jaringan pemantau JPPR yang bertugas di TPS pada Pemilu 2024. Temuan itu menjadi catatan penting untuk mengevaluasi pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan di sekitar lokasi pemungutan suara.

"Memang beberapa kita temukan ya di 2024, di beberapa daerah ada informasi dari pemantau kita yang di TPS bahwa memang ada kondisi-kondisi tersebut," tuturnya.

Tak hanya persoalan di sekitar TPS, Mita juga mengungkap temuan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh petugas penyelenggara pemungutan suara. Salah satunya adalah adanya KPPS yang diduga telah melakukan pencoblosan.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut integritas penyelenggara dan berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana pemilu apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana.

"Ada yang kemudian sudah tercoblos, yang itu kemudian sebetulnya masuknya ke arah pidana ya," tegasnya.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah penggunaan hak pilih oleh orang lain. Mita menyebut, dalam pemantauan Pemilu 2024, ditemukan indikasi pemilih yang tidak hadir ke TPS, tetapi hak pilihnya justru digunakan oleh pihak lain.

Praktik tersebut diduga terjadi karena petugas tidak melakukan pemeriksaan identitas secara cermat. Dalam sejumlah kasus yang disampaikan, pemilih disebut cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), tanpa disertai verifikasi memadai untuk memastikan kesesuaian identitas dan foto dengan orang yang datang ke TPS.

"Kadang-kadang pemilih itu tidak menggunakan hak pilihnya tapi kemudian digunakan oleh orang lain. Yang kemudian dia cukup membawa KTP tapi tidak dicek gitu," jelasnya.

Mita menekankan, petugas KPPS harus menjalankan prosedur pemeriksaan identitas secara teliti sebelum memberikan surat suara kepada pemilih. Pencocokan foto pada dokumen identitas dengan orang yang hadir di TPS menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan hak pilih.

"Nah, ini juga yang kemarin yang kita temukan juga pada proses pemantauan di pemilu 2024," tambahnya.

Menurut Mita, berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak cukup hanya berfokus pada proses rekapitulasi suara. Pengawasan sejak pembukaan TPS, proses kedatangan pemilih, pemeriksaan identitas, hingga pemungutan suara harus diperkuat agar setiap tahapan berlangsung sesuai ketentuan.

Ia berharap berbagai persoalan yang ditemukan dalam Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan RUU Pemilu. Perbaikan regulasi dan penguatan pengawasan di tingkat TPS diperlukan untuk menutup celah pelanggaran sekaligus melindungi hak konstitusional masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

Quote