Bandung, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, TB hasanuddin menilai pernyataan Prabowo soal sistema pertahanan Indonesia yang cenderung offensif aktif ialah salah.
“Ada kesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa sistem pertahanan kita mengarah kepada sistem pertahanan ofensif aktif. Padahal sesungguhnya strategi pertahanan kita adalah defensif aktif sesuai dengan undang-undang pertahanan dan UUD 1945,” kata Kang Hasan di Bandung, Minggu (31/3).
Baca: Jangan Remehkan Kekuatan TNI, Ini Deretan Faktanya
Menurut Hasanuddin, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sudah sesuai dengan undang-undang yakni dalam sistem defensif aktif, maka setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus bisa dikontrol dengan sistem senjata modern antara lain melakukan pengawasan dengan radar .
“Radar harus menjadi “CCTV-nya” NKRI. Radar kemudian dihubungkan dengan satuan-satuan pemukul yang bergerak setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan besarnya ancaman,” terang purnawirawan TNI ini.
Kang Hasan menilai anggaran alutsista yang dikucurkan pemerintahan Presiden Jokowi sudah cukup memadai bahkan terus mengalami kenaikan.
“Bayangkan saja tahun 2001 anggaran alutsista hanya Rp. 25 triliun, namun sekarang naik empat kali lipat lebih menjadi Rp. 107 triliun,” sebutnya.
Saat ini kata, Hasanuddin, Indonesia menempati urutan ke-15 dalam jajaran peringkat militer terkuat sedunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, dan Prancis, yang menempati urutan pertama hingga kelima.
“Ini merupakan salah satu bukti TNI kita disegani oleh negara lain di dunia “ tandasnya.
Baca: Investasi Alutsista, Solusi Minimnya Anggaran Pertahanan
Kang Hasan juga sepakat dengan calon presiden 01 Joko Widodo yang menyebut tantangan di masa depan adalah perang teknologi, sehingga pembangunan alutsista menjadi sangat penting.
Ia menilai untuk membangun Tentara Nasional Indonesia yang efektif dan modern, Jokowi sudah sesuai dengan track-nya, bahwa setiap pengadaan alutsista wajib melibatkan industri strategis dalam negeri dan melakukan alih teknologi secara berjenjang sampai dengan mampu membuat alutsista secara mandiri. “Hal ini sesuai dengan Undang-undang tentang Industri Pertahanan No. 16 Tahun 2012,” tandasnya.
Ia memaparkan, Pemerintahan Jokowi lebih memilih membangun sistem alutsista daripada membeli dari negara lain. Dalam lima tahun terakhir saja PT. PAL sudah bekerjasama dengan Korea Selatan membuat 2 kapal selam produk bersama, satu kapal selam lagi dibuat di Surabaya. Kapal selam yang akan datang murni dibuat oleh putra putri Indonesia.
Kemudian sesuai Renstra MEF III ( minimal essensial force ) diprogramkan minimal 10 kapal selam akan diproduksi oleh PT. PAL yang notabene murni karya anak bangsa. PT. DI juga terus bekerjasama dengan Korea Selatan dalam program KF-X / IF-X Project.
Selain itu, kata Hasanuddin, produk-produk yang sudah dihasilkan oleh PT. DI untuk alutsista TNI juga sudah banyak dihasilkan, antara lain: pesawat angkut ringan NC 212, Helikopter serbu Bell 412, Helikopter serang NBO 105 (untuk TNI AD).
Patroli laut jarak jauh CN 235 MPA, Helikopter anti kapal selam AS 565, Helikopter angkut Bell 412 (untuk TNI AL). Pesawat angkut medium CN 295, Helikopter tempur SAR EC 725 Cougar, Heli Taktikal NAS 332 Super Puma (Untuk TNI AU).
Baca: Kasihan, Prabowo Salah Data Tentang Kekuatan TNI
Dikatakannya, saat ini sudah banyak karya-karya anak bangsa untuk membangun kekuatan TNI yang kuat dan handal. Di sela-sela tugas pokoknya, anggota TNI juga melaksanakan penugasan tempur, penjagaan di perbatasan serta giat mempelajari alutsista baru, bahkan sebagian diberangkatkan menuju beberapa negara untuk belajar alih tehnologi .
“Jadi, sangat disayangkan kalau kemudian Pak Prabowo terlalu meremehkan perjuangan keras para prajurit TNI selama ini dalam membangun TNI yang efektif, efisien dan berteknologi tinggi,” tandas calon legislatif DPR RI daerah pemilihan Sumedang, Majalengka dan Subang ini.
