Jakarta, Gesuri.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo menyambut baik gagasan terkait Pusat Legislasi Nasional. Hal ini dinilai baik karena mampu mengatasi ego sektoral untuk membuat kesepakatan perundangan antara Presiden dan DPR RI.
Baca: Produk Legislasi Harus Pacu Pembangunan Daerah
"Upaya Bapak Presiden Jokowi mengatasi ego sektoral ditinjau dari regulasi, dengan membentuk badan legislasi yang mengintegrasikan seluruh persiapan-persiapan fungsi legislasi, perancangan UU DPR dalam satu pintu, satu atap. Ini merupakan hal yang sangat baik," ungkap Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto kepada wartawan saat ditemui di Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Minggu (20/1).
Hasto mengatakan, menteri-menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia Kerja harus mampu menjabarkan visi misi Presiden. Hal ini bertolak belakang saat pemerintahan Presiden ke 6, yang para menterinya memiliki visi misi masing-masing. Itulah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih legistasi.
"Karena itulah terhadap legislasi ini justru menjawab berbagai inkonsistensi dalam fungsi legislasi, berbagai tumpang tindih legislasi untuk diharmonisasikan dengan baik," ujar Hasto.
Pusat Legislasi Nasional ini juga disebut Hasto, akan memudahkan kehidupan masyarakat. Sebab, diharapkan badan ini ke depan mampu membuat peraturan tidak kemudian saling tindih.
Untuk diketahui, saat debat perdana kandidat capres-cawapres, Jokowi menyampaikan pentingnya harmonisasi dalam regulasi menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah hukum yang tumpang tindih.
Baca: Bertemu Baleg DPR, Gubernur Koster Sampaikan Empat Aspirasi
"Kita gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional sehingga dikontrol langsung oleh presiden. Satu pintu supaya tidak terjadi tumpang tindih," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, pemerintah akan menyederhanakan peraturan-peraturan yang kerap tumpang tindih. "Akan kita sederhanakan semua, sehingga kalau ada tumpang tindih akan kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik," imbuh Jokowi.
