Palopo, Gesuri.id – Politisi PDI Perjuangan asal Palopo Edy Haji Maiseng berjanji memberikan pendidikan politik, bahwa orang yang harusnya mewakili di parlemen atau menjadi pemimpin adalah orang yang diinginkan secara nurani oleh masyarakat, punya kapasitas, bukan karena transaksional atau kekuatan rumpun keluarga, apalagi karena pengaruh penguasa.
Janji tersebut dilontarkan Edy terkait kesiapannya menjadi bacaleg PDI Perjuangan.
Baca: Pemilu 2019, Eranya Politik Regenerasi
“Itulah sebabnya saya mengusung gagasan politik akal sehat. Memilih orang dengan akal sehat. Bukan transaksional, kekuatan kelompok mayoritas, apalagi pengaruh penguasa. Kita memilih karena orang yang kita pilih punya kemampuan, kualitas,” kata Edy Maiseng, di Palopo, Sabtu (21/7).
Edy bertekad untuk melawan kebiasaan transaksional setiap event demokrasi. Ia akan tampil kontras, dengan melawan politik jual beli suara.
Kalaupun nantinya tak diterima masyarakat, maka minimal dia maju dan punya warna tersendiri.
“Kita tentu mau Pileg itu menggunakan akal sehat, bukan karena transaksional maupun penggunaan power hegemoni kekuasaan. Itu penekanan pertama yang ingin kita lawan,” tegasnya.
Yang kedua, Emas ingin orang-orang yang duduk di Parlemen itu paham tentang demokrasi. Minimal, paling penting tiga tugas utama anggota dewan yakni legislasi, pengawasan, dan budgeting, bisa dikuasai.
“Ini juga terkait dengan tugas di parlemen. Jika kita terpilih dengan cara membeli suara, atau hegemoni kekuasaan, maka sulit kita akan melaksanakan tugas pengawasan kita di parlemen. Idealisme kita akan tergadai,” tandasnya.
Emas mengaku, jika dirinya terpilih, maka ia akan berani melawan partai jika memang ada kebijakan yang bertabrakan dengan kepentingan orang banyak. Dirinya menjamin idealismenya tak akan tergadai.
Masalah yang ketiga, bagi Emas, ia ingin mewujudkan ide dan gagasan bahwa rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang berdasarkan rasionalitas dan kesadarannya sendiri memilih orang-orang yang memiliki integritas dan karakter baik untuk mewakilinya di Parlemen.
Baca: Masinton: Jadi Anggota DPR Bukan Hanya Jabatan, Tapi Nilai
“Keempat, perlu ada check and balancing antara DPR dan eksekutive yang memungkinkan munculnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan pro rakyat,” kata Edy,
Poin kelima, DPR harus diisi oleh para negarawan, bukan seperti stigma publik bahwa yang duduk disana hanyalah sekumpulan para ‘pencari kerja’ (jobless) atau orang-orang yang hanya ingin memperlihatkan eksistensi sosialnya sebagai orang ‘yang terhormat.’ Padahal, mereka itu sesungguhnya adalah ‘pelayan’ bagi kepentingan rakyat.
