Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, mengajak generasi muda, khususnya Generasi Z, untuk mengenal dan memahami peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli), sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan demokrasi di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Abraham saat menghadiri acara peringatan 29 tahun Kudatuli yang digelar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, pada Minggu (27/7/2025).
“Peristiwa Kudatuli bukan hanya sekadar serangan terhadap kantor DPP PDI Perjuangan, tetapi juga merupakan momen penting dalam sejarah demokrasi, serangan terhadap sistem hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah titik balik dalam perjuangan melawan kekuasaan otoriter yang telah berlangsung selama 32 tahun,” kata Abraham.
Abraham menekankan pentingnya menjadikan Kudatuli sebagai pelajaran historis bagi generasi muda.
“Kudatuli adalah simbol perjuangan dan keberanian. Kita harus mengingatnya agar peristiwa serupa tidak terulang, dan agar generasi muda memahami pentingnya demokrasi,” ucapnya.
Ia pun mengutip pesan Presiden Pertama RI, Soekarno, terkait pentingnya mengingat sejarah: “Jas Merah – Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah.”
Abraham menyerukan agar semangat perjuangan dan nilai-nilai kebangsaan terus ditanamkan kepada Generasi Z sebagai pewaris masa depan bangsa.
Dalam kesempatan itu, Abraham juga menyampaikan keprihatinannya terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang dinilai mencerminkan ketimpangan hukum.
“Vonis tersebut mencerminkan ketidakadilan hukum yang belum berpihak kepada seluruh rakyat. Oleh karena itu, kami memperingati Kudatuli tahun ini dengan penuh keprihatinan dan kesedihan, tetapi juga dengan semangat untuk memperjuangkan keadilan bagi Bung Hasto,” tegasnya.
Abraham turut mencermati berbagai pernyataan yang muncul dalam peringatan Kudatuli, termasuk dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning.
“Ibu Ribka Tjiptaning menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan tidak melupakan peristiwa Kudatuli,” ucapnya.
Dalam pidatonya, Ribka menyatakan, “Perjuangan belum selesai. Kita harus terus menuntut agar Kudatuli diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Kami berharap Bonnie Triyana memperjuangkan hal ini.”
Acara peringatan ini dihadiri oleh berbagai elemen penting PDI Perjuangan, seperti Pengurus DPP, Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124 yang merupakan korban langsung Kudatuli, eksponen ’96, aktivis, dan kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia.
Sebagai informasi, Kudatuli merupakan peristiwa penyerangan terhadap kantor DPP PDI Pro-Megawati oleh kelompok yang berafiliasi dengan PDI kubu Soerjadi dan didukung oleh pemerintah Orde Baru pada 27 Juli 1996. Insiden ini menewaskan lima orang, melukai 149 lainnya, dan menyebabkan 23 orang hilang, berdasarkan data Komnas HAM.
Peringatan tahun ini menjadi momen reflektif sekaligus pengingat agar bangsa tidak melupakan sejarah kelam dan terus memperjuangkan tegaknya demokrasi dan keadilan hukum di Indonesia.
