Jakarta, Gesuri.id - Sabang kembali jadi sorotan. Bukan karena wisata atau spot diving-nya yang indah, tapi gara-gara beras impor yang muncul lewat pelabuhan bebas. Berita itu cepat menyebar dan langsung memantik keributan. Pemerintah ikut bersuara, tapi nada mereka tidak sama. Ada yang bilang ini urusan kawasan bebas yang wajar, ada yang menegaskan tidak ada izin impor, ada juga yang sibuk meredam. Yang muncul justru kesan bahwa pemerintah sedang tidak satu irama.
Padahal persoalannya tidak rumit. Masyarakat hanya ingin pemerintah kompak. Tidak perlu sempurna, cukup tidak bikin gaduh di saat yang paling tidak tepat. Dan kebetulan, ini memang waktunya sangat tidak tepat. Aceh baru selesai panen. Gabah masih menumpuk. Harga belum stabil. Jadi wajar kalau petani langsung resah ketika mendengar berita ada beras asing yang masuk lewat Sabang.
Petani Aceh selalu menjadi pihak yang tahu kabar paling akhir, tapi merasa dampaknya paling cepat. Mereka belum selesai menjemur padi, tetapi sudah khawatir harga akan kembali jatuh. Mereka tidak anti impor, hanya takut sejarah terulang: sedikit saja ada isu pasokan berlebih, harga gabah langsung tergelincir. Yang membuat mereka semakin frustrasi adalah suara mereka jarang terdengar. Dalam setiap polemik pangan, petani selalu berada di kursi belakang, padahal mereka yang paling dulu merasakan getahnya.
Fasilitas bebas bea di Sabang sebenarnya peluang besar. Hanya saja harus dipakai dengan bijak. Bebas bea itu paling tepat untuk barang-barang yang membuat ekonomi lokal semakin kuat. Misalnya alat mesin pertanian seperti traktor, cultivator, rice transplanter, power thresher, dan mesin perontok jagung; peralatan nelayan seperti mesin kapal, GPS dan fish finder, jaring modern, mesin es, hingga cold storage kecil; kebutuhan desa seperti genset, panel surya, inverter besar, pompa air, pipa irigasi, dan alat pengolahan air bersih; serta mesin-mesin UMKM seperti mesin penggiling tepung, mesin pakan ternak, mesin pengolahan kelapa, pengering hasil pertanian, hingga mini rice mill.
Kalau barang-barang seperti itu masuk dengan fasilitas bebas bea, otomatis harganya jadi lebih terjangkau. Petani bisa beli alsintan dengan biaya lebih rendah, nelayan bisa memperbarui mesin kapalnya tanpa harus berutang terlalu dalam, dan UMKM bisa membeli mesin produksi yang sebelumnya tidak mampu mereka jangkau. Dampaknya jelas: kapasitas produksi meningkat, biaya usaha turun, dan ekonomi lokal terdorong. Inilah stimulus ekonomi yang sebenarnya ingin dicapai dari sebuah kawasan bebas—barang produktif masuk, rakyat di bawah merasakan manfaatnya.
Tapi kalau yang masuk adalah beras? Apalagi di tengah panen raya? Di sinilah muncul pertanyaan: apa manfaatnya bagi rakyat lokal?
Kisruh ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih sering duduk bareng. Tidak boleh ada kementerian atau otoritas yang bergerak sendiri-sendiri. Soal pangan itu sensitif. Salah ucap sedikit saja, masyarakat bisa panik, pedagang bingung, dan petani cemas. Sabang harusnya menjadi contoh kawasan bebas yang mendukung industri rakyat, bukan memicu kegaduhan.
Kejadian ini bisa menjadi pengalaman bersama. Pemerintah perlu memperbaiki koordinasi, memastikan arah kebijakan jelas, dan berbicara dalam satu suara. Publik tidak butuh klarifikasi yang saling bertentangan. Publik butuh kepastian.
Pada akhirnya, rakyat Aceh hanya berharap kebijakan yang adil dan berpihak. Sabang punya potensi besar, tetapi potensi itu akan sia-sia jika arah kebijakan tidak jelas dan manfaatnya tidak terasa di tingkat bawah. Petani hanya ingin dihargai. Mereka ingin negara hadir ketika mereka panen. Mereka ingin hasil keringat mereka terlindungi dari kebijakan yang tumpang tindih.
Semoga kisruh Sabang ini menjadi koreksi yang membangun. Karena kalau pemerintah bisa tampil kompak, banyak masalah akan selesai sebelum menjadi gaduh.
Oleh : Politisi PDI Perjuangan, Masady Manggeng.
