Jakarta, Gesuri.id – Delapan hari setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Serentak 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hingga Kamis pukul 00.12 WIB menunjukan kemenangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 56,11 persen atau 30.116.157 suara, sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 43,89 persen atau 23.558.082 suara.
Bahkan usai pelaksanaan Pemilu, beberapa lembaga survei yang cukup kredibel menyatakan Jokowi-Kiai Ma’ruf yang memenagi Pilpres 2019 melalui hitung cepat (quick count).
Namun justru Prabowo-Sandi berulang kali mendeklarasikan kemenangan hingga empat kali secara berturut-turut.
Baca: PDI Perjuangan Yakin Jadi Pemenang di Kursi DPRD DKI
Sedangkan Pasangan Jokowi-Kiai Ma’ruf meminta kader hingga simpatisan untuk menahan diri menggu hasil akhir KPU.
Menurut Prabowo, ia memenangi rematchnya melawan Jokowi dengan perolehan 62 persen suara. Meski menang telak, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, enggan membuka data penghitungan suara internal versi BPN karena ia menilai waktunya belum tepat.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra menjelaskan, pada saatnya nanti BPN akan membuka data-data itu ke publik.
"Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu," ujar Fadli.
Rabu, 24 April Fadli berdalih proses penghitungan suara di BPN tengah diretas oleh hacker.
Fadli berpendapat, jika BPN membuka penghitungan suara di internal kubu pasangan calon (paslon) presiden-wapres nomor urut 02 maka pusat penghitungan datanya berpotensi diretas atau diserang hacker.
"Semua itu karena masalah keamanan, " kata Fadli.
Baca: PDI Perjuangan Raup 19 Kursi DPRD Lampung
Lokasi Tidak Jelas
Sementara itu Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengatakan bahwa hasil penghitungan real count versi BPN dan Gerindra terus dilakukan.
Mengenai lokasi survei internal, untuk saat ini Andre belum bersedia mengungkap ke publik. Ia hanya menyebut lokasi survei berada di lokasi yang aman.
"Real Count terus dilakukan oleh DPP Partai Gerindra dan BPN. Mengenai lokasi tentu kami tempatkan di lokasi yang aman dan tidak gampang diakses pihak yang tidak berkepentingan," kata Andre saat dikonfirmasi media di Jakarta, Selasa 23 April 2019.
Dia beralasan, terdapat dokumen penting seperti C1 yang harus dijaga, dan terus berdatangan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Sementara itu Wakil Ketua BPN, Mardani Ali Sera, mengaku tidak tahu menahu soal lokasi pasti penghitungan suara Prabowo-Sandi.
"Saya tidak tahu, betul-betul tidak tahu," kata Mardani saat dikonfirmasi, Kamis 25 April 2019. Pernyataan Mardani menanggapi pertanyaan soal lokasi penghitungan suara BPN Prabowo-Sandi.
Baca: AA Gede Agung Suyoga Jadi Anggota DPRD Termuda
Ajakan TKN
Disisi lain Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin melalui Pusat Rekapitulasi Suara Jokowi-Amin Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan mengundang perwakilan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk melihat sistem rekapitulasi yang dilakukan Jamin dan BSPN berdasarkan dokumen autentik C1.
"Kami undang lima personel, yakni dua dari BPN dan tiga dari pengamat politik, serta disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa," kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto Kristiyanto, setelah perwakilan dari BPN hadir, maka giliran berikutnya TKN yang datang ke Pusat Hitung BPN.
"Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti, dan pihak mana yang memprovokasi, " katanya.
Menanggapi undangan tersebut Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso menyampaikan terima kasih atas undangan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto untuk melihat sistem rekapitulasi penghitungan suara pemilihan presiden berdasarkan dokumen otentik C1. Namun, Priyo menyiratkan BPN tak berminat memenuhi undangan itu.
"Terima kasih Mas Hasto, tapi lebih baik sekarang kami konsentrasi di tabulasi masing-masing," kata Priyo.\
Baca: PDI Perjuangan Diprediksi Raih Lima Kursi DPRD Kota Kupang
PDI Perjuangan menyoroti serius sikap BPN, karena menurut PDI Perjuangan untuk berhenti main klaim jika tak didukung hasil rekapitulasi.
"Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti," ujar Hasto.
