Jakarta, Gesuri.id – Tanggal 27 Juli 1996 tetap tercatat sebagai salah satu lembaran paling kelam sekaligus menjadi titik balik penting dalam sejarah demokratisasi di Indonesia.
Peristiwa yang dikenal dengan nama "Kudatuli" (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) atau "Sabtu Kelabu" ini, dinilai bukan sekadar konflik internal partai, melainkan momentum bertemunya takdir sejarah dan perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru.
Tragedi ini bermula ketika kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang saat itu dijaga ketat oleh para pendukung Megawati Soekarnoputri, diserbu secara brutal.
Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung PDI kongres Medan pimpinan Soerjadi, yang disokong penuh oleh kekuatan aparat rezim penguasa.
Berdasarkan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), peristiwa berdarah tersebut mengakibatkan sedikitnya 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang lainnya dinyatakan hilang.
Titik Balik Lahirnya Keberanian Rakyat
Kudatuli menjadi akumulasi dari eskalasi gerakan rakyat yang mendukung Megawati dalam melawan hegemoni Orde Baru. Benih perlawanan ini sebenarnya telah tumbuh sejak Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada Desember 1993, ketika arus bawah partai secara terbuka menantang kehendak penguasa.
Peristiwa Sabtu Kelabu itu menjadi letupan yang menyadarkan publik. Kejadian tersebut melahirkan keberanian kolektif masyarakat untuk mulai menyuarakan kebenaran setelah puluhan tahun dibungkam dalam keseragaman opini politik.
Dari peristiwa 27 Juli 1996, bangsa ini belajar bahwa tidak ada kekuatan tirani yang mampu membungkam suara dan kehendak rakyat secara permanen. Momentum ini juga menjadi fase penempaan bagi kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, yang kala itu memilih berdiri teguh menghadang tekanan kekuasaan ketimbang tunduk pada kompromi politik yang timpang.
Peringatan Sejarah bagi Masa Depan Konstitusi
Merefleksikan peristiwa Kudatuli hari ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika politik nasional yang terus dinamis. Mengutip filsuf George Santayana, "Those who do not remember the past are condemned to repeat it"—siapa saja yang melupakan masa lalu, dikutuk untuk mengulanginya.
Tragedi kemanusiaan dan politik 28 tahun silam tersebut menjadi alarm keras agar Indonesia tidak kembali terperosok ke dalam jurang otoritarianisme baru.
Peringatan bersejarah ini sekaligus menegaskan pentingnya menjaga komitmen bersama untuk menolak segala bentuk ketidakadilan sosial, diskriminasi hukum, serta upaya memanipulasi konstitusi demi kepentingan kekuasaan sesaat.
Oleh: Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Eri Irawan.
