Manado, Gesuri.id — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan bahwa Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan merupakan kader partai.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulut, Reza Rumambi, menjelaskan bahwa kendati Sirajudin pernah diusung PDI Perjuangan bersama gabungan partai politik lain dalam Pilkada, status tersebut tidak otomatis menjadikannya sebagai kader resmi.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Terkait apakah Bupati Bolmut memiliki KTA partai, sampai saat ini saya belum pernah melihatnya secara langsung. Namun, kami tetap akan mengeceknya dalam database keanggotaan partai," ujar Reza saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).
Reza menerangkan, status kader PDI Perjuangan mensyaratkan kriteria baku yang ketat. Selain wajib mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA), seorang kader harus melalui penjenjangan kaderisasi formal mulai dari Pendidikan Pratama, Madya, hingga Utama—serta wajib mengikuti Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan aktif dalam kegiatan internal partai.
Ia menambahkan, hubungan komunikasi secara organisasi maupun personal dengan Sirajudin pun sudah terputus cukup lama.
"Sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan Pilkada hingga yang bersangkutan dilantik sebagai bupati, saya tidak pernah lagi berkomunikasi, apalagi bertatap muka. Yang bersangkutan juga tidak pernah muncul dalam kegiatan-kegiatan partai," tegas Reza.
Sikap Tegas Terhadap Korupsi
Menanggapi kasus hukum yang menjerat Sirajudin, Reza menegaskan kembali garis tegas PDI Perjuangan yang menolak keras segala bentuk tindak pidana korupsi.
"Instruksi DPP Partai, Kongres, hingga Rakernas sudah sangat keras dan jelas: bagi setiap kader maupun anggota PDI Perjuangan, jangan sekali-kali melanggar hukum, apalagi melakukan korupsi. Jangan pernah mengkhianati amanah dan mencederai kepercayaan masyarakat," tegasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
Kendati Sirajudin bukan kader, PDI Perjuangan Sulut tetap mengambil langkah tegas secara keorganisasian mengingat yang bersangkutan pernah diusung oleh partai pada kontestasi Pilkada.
"Karena yang bersangkutan pernah dicalonkan oleh partai, kami langsung melaporkan perkembangan situasi ini secara resmi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai," pungkas Reza.
