Jeddah, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Negara Saudi Arabia menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara perwakilan Republik Indonesia dan partai politik dalam meningkatkan pelayanan serta perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah dan perwakilan sejumlah partai politik Indonesia di Arab Saudi, Selasa (27/10/2026).
Audiensi yang berlangsung di Kantor KJRI Jeddah itu dihadiri perwakilan luar negeri PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pertemuan berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama digelar bersama Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Sugiri Suparwan, didampingi Koordinator Perlindungan WNI Ahmad Masbukhin serta jajaran fungsi konsuler dan Penerangan, Sosial, dan Budaya (Pensosbud).
Sugiri menyampaikan komitmen KJRI Jeddah untuk terus meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia di wilayah kerjanya.
Konjen yang mulai menjalankan tugas setelah serah terima jabatan pada 13 September 2026 itu menjelaskan sejumlah pendekatan langsung kepada masyarakat Indonesia, salah satunya melalui program Public Awareness Campaign (PAC).
Program tersebut dilakukan dengan mengunjungi dan memberikan edukasi kepada WNI, khususnya PMI, di sejumlah kota. Melalui kegiatan ini, KJRI Jeddah berupaya menyerap aspirasi sekaligus memberikan pemahaman mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.
Edukasi tersebut mencakup persoalan ketenagakerjaan, keimigrasian, kekonsuleran, serta mekanisme pelayanan dan perlindungan WNI.
Sugiri juga menyampaikan rencana penyelenggaraan berbagai kegiatan edukasi, pelatihan, dan olahraga bagi WNI yang dapat dilaksanakan di lingkungan KJRI Jeddah maupun Wisma Konjen.
Ia sekaligus mengajak perwakilan partai politik untuk membangun komunikasi dan kerja sama berkelanjutan dalam mendukung pelayanan serta perlindungan masyarakat Indonesia.
DPLN Apresiasi Program Jemput Bola
Ketua DPLN PDI Perjuangan Negara Saudi Arabia, Sharief Rahmat, mengapresiasi komitmen KJRI Jeddah, khususnya jajaran konsuler, dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI.
Sharief menilai program PAC merupakan langkah positif karena memungkinkan petugas KJRI menjangkau masyarakat secara langsung, termasuk WNI yang berada jauh dari Kantor KJRI Jeddah.
Menurutnya, pendekatan jemput bola penting untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi PMI sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku di Arab Saudi.
Dalam audiensi, KJRI Jeddah juga membahas upaya pencegahan keterlibatan WNI dalam kasus narkotika dan prostitusi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berat.
Sharief mengusulkan agar kegiatan edukasi juga diarahkan kepada kelompok WNI yang rentan menghadapi persoalan hukum.
Ia menilai sosialisasi secara langsung dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai risiko hukum selama berada di Arab Saudi.
Dorong Layanan E-KPMI
Audiensi sesi kedua berlangsung bersama Koordinator Perlindungan WNI Ahmad Masbukhin, didampingi Kepala Kanselerai serta jajaran fungsi konsuler dan Pensosbud.
Pembahasan dalam sesi ini mencakup edukasi hukum, pelayanan dan perlindungan WNI/PMI, WNI overstayer, serta persoalan pendidikan anak-anak pekerja migran di Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dan Sekolah Indonesia Makkah (SIM).
Usai audiensi, Sharief bersama Ketua DPLN Partai Gerindra Saudi Arabia Ari Kusuma melanjutkan pertemuan dengan Staf Teknis Tenaga Kerja KJRI Jeddah Roni F. Ramdani dan Staf Teknis Imigrasi Okky Aditya Yaqsa Gunadi.
Pertemuan membahas pelayanan keimigrasian, perlindungan ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serta fasilitasi pendaftaran dan penerbitan Kartu Pekerja Migran Indonesia Elektronik (E-KPMI).
PDI Perjuangan dan Partai Gerindra mendorong agar layanan pendaftaran dan penerbitan E-KPMI dapat dibuka di KJRI Jeddah sehingga PMI lebih mudah memperoleh fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Fasilitas tersebut antara lain berkaitan dengan pembebasan bea masuk dan perlakuan perpajakan atas barang kiriman maupun barang bawaan PMI, serta ketentuan registrasi IMEI perangkat telekomunikasi.
Roni menyambut baik usulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa perangkat dan mekanisme teknis untuk mendukung layanan tersebut sedang dipersiapkan.
Soroti Efisiensi Anggaran Pelayanan WNI
Di luar agenda utama audiensi, Sharief juga menyampaikan perhatian terhadap kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pengurangan anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga sebesar 30 persen pada kuartal IV 2026.
Menurut Sharief, kebijakan tersebut perlu mendapat perhatian apabila berdampak terhadap kegiatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.
Ia menilai kebutuhan operasional kementerian dan lembaga yang memiliki tugas langsung dalam pelayanan WNI dan PMI, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), memiliki karakteristik khusus yang perlu diperhitungkan dalam penerapan efisiensi anggaran.
“Petugas perwakilan RI sering kali harus melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menangani persoalan PMI. Ini mencakup pendampingan hukum, persoalan ketenagakerjaan, penyekapan, WNI terlantar, keimigrasian hingga pelayanan konsuler keliling,” ujar Sharief.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital memang penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun, dalam sejumlah persoalan WNI dan PMI, kehadiran petugas secara langsung tetap diperlukan.
Sharief menegaskan, perhatian tersebut merupakan bentuk kepedulian DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia terhadap keberlangsungan pelayanan dan perlindungan WNI.
Ia juga mengapresiasi komitmen KJRI Jeddah dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat. Namun, menurutnya, komitmen tersebut perlu didukung ketersediaan anggaran operasional yang memadai.
Akan Sampaikan Aspirasi ke DPP dan DPR RI
Sebagai tindak lanjut, DPLN PDI Perjuangan Negara Saudi Arabia berencana menyampaikan aspirasi tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.
Aspirasi tersebut diarahkan agar pemerintah mempertimbangkan pengecualian atau pengaturan khusus terhadap anggaran perjalanan dinas yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.
Sharief berpandangan, negara-negara dengan jumlah PMI yang besar memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan anggaran perlindungan warga negara.
Ia berharap perwakilan partai politik lainnya juga dapat menyampaikan perhatian serupa melalui jalur komunikasi masing-masing.
Selain itu, DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia berencana mengusulkan audiensi dengan KBRI Riyadh untuk memperkuat komunikasi antara perwakilan diplomatik Indonesia dan unsur partai politik di Arab Saudi.
Dalam kegiatan tersebut, Sharief didampingi Ketua Pengurus Perwakilan Luar Negeri (PPLN) PDI Perjuangan Kota Jeddah Imam Sonhaji.
Sharief kembali menyampaikan apresiasi kepada KJRI Jeddah atas keterbukaan dan komitmennya dalam melayani masyarakat Indonesia.
Menurutnya, penguatan komunikasi dan kerja sama antara perwakilan RI, partai politik, dan komunitas WNI diperlukan agar pelayanan serta perlindungan terhadap masyarakat Indonesia, khususnya PMI, dapat terus berjalan secara optimal.
