Jakarta, Gesuri.id - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap berdiri di garis depan sebagai pelopor gerakan anti korupsi berbasis ideologi Pancasila. Hal itu disampaikan saat memberikan pidato pada Seminar Nasional peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (9/12). Menurut Hasto, ideologi merupakan faktor terpenting yang mampu menentukan ketahanan partai politik dari godaan korupsi.
Ia memaparkan hasil penelitiannya, variabel ideologi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kader, termasuk dalam menjaga etika dan integritas jabatan. “Kalau ideologi kuat, moral kuat. Kalau moral lemah, korupsi membesar,” tegasnya.
Hasto menekankan bahwa PDI Perjuangan menjalankan proses kaderisasi yang ketat melalui Sekolah Partai, psikotes, serta berbagai pendidikan politik. Termasuk di dalamnya materi anti korupsi yang diajarkan langsung oleh KPK. Ia menilai itu sebagai upaya sistematis membangun nilai pada setiap calon pemimpin.
Selain membangun nilai, PDIP juga mengedepankan transparansi dalam rekrutmen politik. Seleksi calon anggota legislatif dan calon kepala daerah dilakukan melalui mekanisme merit, bukan modal uang. Menurut Hasto, metode ini mengikis praktik politik transaksional.
Dalam pidatonya, Hasto juga memuji beberapa kepala daerah PDI Perjuangan yang menerima penghargaan tata kelola pemerintahan terbaik. Ia menyebut prestasi tersebut sebagai bukti bahwa sistem nilai yang ditanamkan partai berhasil dijalankan di tingkat pemerintahan daerah.
Hasto mengatakan bahwa gerakan anti korupsi bukan hanya tugas KPK atau aparat penegak hukum, tetapi juga harus dimulai dari partai politik sebagai gerbang produksi pemimpin. “Partai harus menjadi penjaga ideologi, penjaga moral politik,” katanya.
Ia juga mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk belajar di Sekolah Partai agar memahami ideologi bangsa dan nilai-nilai anti korupsi. Fasilitas sekolah tersebut, menurut Hasto, terbuka bagi siapa pun yang ingin memperkuat karakter kebangsaan.
Hasto menegaskan, Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam membangun pemerintahan bersih. “Anti korupsi bukan slogan. Ini bagian dari jati diri bangsa. Indonesia hanya bisa maju dengan ideologi yang kokoh,” ujarnya.
