Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah kembali membuka keran impor komoditas pokok beras sebanyak 1 juta ton. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 2 juta ton pada tahun ini.
Baca: Ono Minta Pemerintah Perbaiki Data Produksi Beras
Pemerintah sudah mengeluarkan izin impor beras kepada Perum Bulog. Penugasan itu yang kedua kalinya tahun ini. Sebelumnya, Bulog sudah melakukan impor 1 juta ton. Impor itu sudah direalisasikan pada bulan Februari 2018 sebesar 500 ribu ton. Dan, Mei 2018 sebesar 500 ribu ton.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengungkapkan, keputusan penambahan impor beras ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada pertengahan tahun 2018.
"Rakortas dipimpin Menko Perekonomian (Darmin Nasution). Semua hadir, saya, ada Menteri Pertanian (Amran Sulaiman), Dirut Bulog (Budi Waseso), dan perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," ungkap Enggar di Jakarta, Senin (20/8).
Enggar menjelaskan, beras impor tersebut digunakan untuk cadangan. Beras akan digelontorkan ke pasar jika diperlukan.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono mendesak pemerintah membenahi data produksi agar pengambilan kebijakan bisa dilakukan dengan tepat.
Petani Kecewa
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir resah dengan kebijakan penambahan impor beras. Sebab, bisa dipastikan keputusan itu merugikan petani. Apalagi pada saat realisasi beras impor tahap Idan II, harga gabah menurun.
Baca: Ono: Sektor Pertanian Berhasil Dongkrak PDB Triwulan II 2018
"Kami khawatir kalau ada tambahan beras impor 1 juta ton lagi, harga Gabah Kering Panen (GPK) akan jatuh," ungkap Winarno.
Padahal, lanjut Winarno, saat ini petani sedang menikmati harga gabah kering panen yang lumayan yakni Rp 4.500-Rp 5.000 per kilogram (Kg).
