Yogyakarta, Gesuri.id - Elemen Nasionalis Marhaenis menggelar aksi bertajuk Bela Martabat Bung Karno sebagai penggali Pancasila dan pemersatu bangsa di Titik Nol Km, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baru-baru ini.
Aksi tersebut diwarnai perusakan simbol keranda bertuliskan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang menginginkan terbentuknya Khilafah menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi Pancasila.
Baca: Bendera Dibakar, Gerakan Makar Berkedok Agama!
Sekretaris Front Pemuda Marhaenis DIY, Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan aksi perusakan keranda tersebut sebagai simbol bahwa kekuatan nasionalis Marhaenis siap menghadapi setiap paham atau ideologi lain yang merongrong Pancasila.
"Salah satunya khilafah yang akan mengganti dasar Negara Pancasila," kata Fokki, yang juga kader PDI Perjuangan Yogyakarta ini.
Namun demikian, Fokki membantah bahwa aksi tersebut sebagai bentuk balasan atas pembakaran bendera partainya oleh sekelompok demonstran yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Jakarta, baru-baru ini.
"Itu (pembakaran bendera) menjadi urusannya PDI Perjuangan. Kami di sini lebih concern kepada harkat dan martabatnya Bung Karno sebagai founding Father," tegas Fokki.
Menurutnya, aksi ini sengaja digelar karena akhir-akhir ini ada sekelompok orang yang sengaja mempropagandakan bahwa trisila dan ekasila yang masuk dalam RUU HIP sebagai kebangkitan PKI atau komunisme.
Fokki menduga isu komunis ini sengaja direproduksi untuk kepentingan kekuasaan. Pihaknya menyayangkan tuduhan terhadap ajaran Bung Karno yang notabene adalah founding father bangsa ini, sebagai komunis.
Baca: Bendera Dibakar, PDI Perjuangan Boltim Lapor ke Polres
Dalam aksi kali ini mereka juga menyampaikan lima poin pernyataan sikap. Di antaranya, menegaskan bahwa Trisila dan Ekasila adalah satu kesatuan dalam proses lahirnya Pancasila.
Selain itu, mereka juga mendukung penuh terhadap kepolisian yang mengambil tindakan hukum tegas terhadap oknum maupun kelompok yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.
