Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh kader dan anggota PDI Perjuangan, untuk bergotong royong bersama pemerintah dalam penanganan bencana alam, yang terjadi di Indonesia, beberapa hari belakangan ini.
"Keadaan tersebut membutuhkan kondisi politik yang sejuk, dan mengharuskan seluruh anak bangsa guyub dan bergotong royong," ungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, Senin (7/9).
Rapidin menjelaskan instruksi tersebut, diteruskan kepada jajaran PDI Perjuangan di Sumut, untuk menjalankan perintah Megawati Soekarnoputri itu, secepatnya dalam penanganan bencana di masing-masing wilayahnya.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Ketua Umum DPP PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh kader, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Kepala Daerah, yakni Gubernur/ Bupati/ Walikota agar melakukan aksi cepat tanggap dengan mengerahkan relawan kesehatan, membuka dapur umum, dan melakukan mitigasi di daerah bencana," kata Rapidin.
Rapidin mengajak membangun solidaritas gotong royong dengan menggerakkan seluruh struktur partai dari tingkat pusat hingga daerah untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.
"Meminta seluruh kader selalu hadir di tengah masyarakat dalam kondisi susah maupun senang atau menangis dan tertawa bersama rakyat," tutur Rapidin Simbolon.
Rapidin Simbolon juga meneruskan instruksi Ketum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri kepada Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu. Rapidin meminta agar Masinton tetap fokus pada tugas pemulihan Tapteng pasca bencana.
"Saya juga menginstruksikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan di Tapteng untuk membantu Masinton dalam tugas pemulihan Tapteng," sebut Rapidin.
Rapidin juga menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan DPRD atau Ketua,Wakil Ketua di Kabupaten/ Kota masing- masing agar memelihara situasi politik yang kondusif demi keselamatan rakyat.
"Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen diminta dapat bekerjasama dengan Walikota Medan, Rico Waas, meski dalam Pilkada serentak tahun 2024 berbeda. Wong Chun Sen diminta menjaga stabilitas politik kota Medan," jelas Rapidin.
Rapidin menjelaskan instruksi kepada Wong Chun Sen agar memelihara komunikasi politik dengan Walikota Medan. Sepanjang Walikota bekerja untuk rakyat harus didukung, dan dijaga.
"PDI Perjuangan tidak boleh terlibat dalam gerakan politik yang mengganggu Walikota Medan dalam menjalankan tugasnya. Bahkan jika ada gerakan politik pemakzulan Walikota Medan, PDI Perjuangan tidak boleh terlibat," ungkap Rapidin.
Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!
Begitu juga, Instruksi Rapidin Simbolon berlaku bagi Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan agar menjaga stabilitas politik di Karo. Tidak boleh ada gerakan politik PDI Perjuangan untuk mengganggu Bupati Karo.
"Meski saat Pilkada serentak tahun 2024 menjadi lawan politik. Bupati Karo didukung sepanjang bekerja untuk rakyat. PDI Perjuangan tidak boleh terlibat dalam gerakan politik pemakzulan Bupati Karo," kata Rapidin.
Hal yang sama, juga berlaku bagi Ketua DPRD Tapanuli Utara (Taput) dalam hubungan politiknya dengan Bupati Taput, meski menjadi lawan politik di Pilkada serentak tahun 2024. Demikian juga dengan Ketua DPRD Kota Pematang Siantar terhadap Walikota yang menjadi lawan politik PDI Perjuangan di Pilkada serentak tahun 2024.
"Dalam situasi bangsa Indonesia menghadapi berbagai bencana alam, PDI Perjuangan tidak akan memulai kegaduhan politik, sekalipun sumber daya partai cukup untuk melakukannya," kata anggota DPR RI ini.
