Serang, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mendukung langkah Pemerintah Provinsi Banten yang menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para siswa.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi peningkatan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).
Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Nomor: T-400.3.1/4237/Dindikbud/2026 tersebut memberlakukan PJJ selama tiga hari, terhitung sejak Senin hingga Rabu (7–9/9/2026). Kebijakan ini berlaku bagi seluruh jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) negeri maupun swasta di Banten.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Kebijakan cepat ini merupakan langkah kesiapsiagaan karena keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik harus menjadi prioritas utama," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut, Senin (7/9/2026).
Yeremia menyarankan agar durasi PJJ nantinya disesuaikan dengan kondisi terkini dampak erupsi dan kualitas udara. Jika sebaran debu vulkanik belum mereda, ia menilai kebijakan PJJ perlu diperpanjang.
Kendati mengapresiasi respons cepat Dindikbud Banten, Yeremia menekankan agar PJJ tidak sekadar diisi dengan pemberian tugas yang membebani siswa. Menurutnya, kualitas dan materi pembelajaran harus tetap berbobot serta berorientasi pada tujuan kurikulum.
"PJJ bukan berarti pendidikan dihentikan, melainkan metode belajarnya yang disesuaikan dengan kondisi bencana. Sekolah harus memastikan interaksi guru dan siswa tetap berjalan, memperhatikan kondisi psikologis siswa, serta memfasilitasi mereka yang memiliki keterbatasan perangkat maupun internet," tegasnya.
Khusus bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah pesisir dan zona rawan tsunami, Yeremia mendesak pemerintah untuk menerapkan prinsip safety first. Sekolah-sekolah tersebut harus memiliki peta risiko, jalur dan titik evakuasi, sistem komunikasi darurat, serta rutin menggelar simulasi bencana.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Kita tidak boleh menunggu bencana terjadi baru melakukan evakuasi. Pengalaman Tsunami Selat Sunda 2018 menunjukkan bahwa tsunami dapat dipicu oleh longsoran tubuh gunung ke laut akibat aktivitas erupsi, bukan hanya gempa tektonik," jelas Yeremia.
Oleh karena itu, ia meminta Pemprov Banten segera memperkuat koordinasi lintas instansi, mulai dari BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BMKG, PVMBG, hingga pemerintah kabupaten/kota.
Langkah konkret yang perlu segera dilakukan meliputi pemetaan sekolah terdampak, pembagian masker bagi guru dan siswa, pemeliharaan sistem peringatan dini (sirene), penyediaan sarana evakuasi, serta penyampaian informasi resmi yang cepat guna mencegah kepanikan akibat hoaks.
