Jakarta, Gesuri.id - Ketua Lembaga Pemikiran Islam Bung Karno (LPI-BK) Habib Ali Assegaf mengecam Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang mengeluarkan surat edaran kepada seluruh camat se-Makassar untuk mengantisipasi "merebaknya penyebaran Syiah".
Habib Ali menegaskan siapapun yang memegang jabatan publik di pemerintahan, termasuk di Pemkot Makkassar, harus menaungi semua agama dan mazhab.
Baca: "Saya juga Menikmati Rasa Cinta Soekarno pada Nabinya"
Meskipun mereka yang ada di jajaran Pemkot Makassar berasal dari mazhab atau agama tertentu, mereka tidak boleh meminggirkan atau menindas umat dari agama atau mazhab yang berbeda dengan mereka.
"Perlu ditegaskan, siapapun yang duduk di pemerintahan pusat hingga daerah, dia harus 'memayungi' semua agama dan aliran. Dia tidak boleh hanya melindungi warga dari agama atau mazhabnya, dia harus berdiri di semua golongan," kata Habib Ali kepada Gesuri.id melalui sambungan teleponnya di Jakarta, Selasa (10/9).
Habib Ali mengatakan, tindakan Pemkot Makassar itu harus diadukan ke pihak berwenang seperti Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan semacam itu juga bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Kebijakan Pemkot Makassar itu tak bisa dibenarkan, sebab telah melakukan stigmatisasi terhadap golongan masyarakat tertentu," kata Habib Ali, yang juga kader PDI Perjuangan ini.
Seperti diketahui, surat edaran Pemkot Makassar itu diterbitkan pada Senin 9 September 2019 dan ditandatangani oleh Sekda Pemkot Makassar, M Ansar.
Selain imbauan mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran Syiah, surat edaran itu juga menganggap Syiah sebagai "aliran menyimpang" yang menodai agama.
Baca: Penolakan Peringatan Asyura Dilakukan Oleh Para Pengecut!
Asyura sendiri merupakan peringatan tragedi Karbala. Tragedi Karbala merupakan peristiwa pembantaian Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW oleh pasukan dinasti Bani Umayyah pimpinan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan di Karbala, pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriyah.
Imam Husain dibantai karena menolak tunduk pada penguasa Umayyah yang dia nilai zalim
