Ikuti Kami

Rakerda I, PDI Perjuangan Kaltara Bersiap Hadapi Pilkada

Rakerda ini tak hanya diikuti DPC, tapi semua pengurus di struktur tingkat kecamatan yakni Pengurus Anak Cabang (PAC).

Rakerda I, PDI Perjuangan Kaltara Bersiap Hadapi Pilkada
Ketua Bidang Usaha Kecil dan Koperasi DPP PDI Perjuangan Mindo Sianipar.

Kaltara, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan Rakerda I Diperluas. Rakerda ini tak hanya diikuti DPC, tapi semua pengurus di struktur tingkat kecamatan yakni Pengurus Anak Cabang (PAC).

“Salah satu tujuannya untuk menyosialisasikan hasil Rakernas 2 Januari lalu dan terkait Pilkada serentak 23 September 2020,” ungkap Ketua Bidang Usaha Kecil dan Koperasi DPP PDI Perjuangan Mindo Sianipar, baru-baru ini. 

Baca: DPC Minta Pilgub Kalteng dan Kotim Usung Kader Murni

Mindo melanjutkan,  biaya yang disiapkan untuk pilkada itu sebesar Rp 10 triliun, sehingga pilkada tahun ini harus berkualitas dari tahun sebelumnya. Dan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang telah mempersiapkan diri di seluruh Indonesia.

“Penting sekali pilkada ini karena besar anggaran dikeluarkan oleh negara. Tidak asal jalan, harus lebih baik dari tahun 2015,” jelasnya.

Jika masih ditemukan kecurangan, lanjut Mindo, berarti tidak ada kemajuan di Kaltara. 

Terkait pengumuman calon kepala daerah, Mindo menyatakan akan dibuat bertahap.

“Kaltara ini tidak ada yang bisa diusung sendiri. Jadi di pertengahan atau di akhir Maret seluruhnya sudah diumumkan sebanyak 271 calon,” sebutnya.

Mindo mengatakan, yang bertempur tak hanya calon melainkan partainya. Pasalnya saat pilkada yang bertanggung jawab itu partai politik, sehingga siapapun yang maju baik kader maupun bukan, sepenuhnya harus mengikuti aturan PDI Perjuangan.

“Harus ikut aturan dan ikut ideologi PDI Perjuangan. Ukuran kita bukan visi dan misi, ukuran kita siapa yang mampu menjabarkan visi dan misi PDI Perjuangan dalam membangun negara ini,” ucapnya.

Baca: Isi Materi di Rakerda PDI Perjuangan Babel, Ini Pesan Suiasa

Terkait belum ada nama masuk DPP, dirinya mengatakan tidak ada tarik ulur, karena mekanisme PDI Perjuangan jelas. Yakni jika partai di daerah belum bisa mengusung sendiri, maka tidak diumumkan.

“Makanya diberikan ke daerah itu untuk mensurvei. Karena PDI Perjuangan di sini tidak bisa usung sendiri maka harus bersama dengan partai lain untuk kesepakatan bersama,” paparnya.

Quote