Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, GM Totok Hedi Santosa, menegaskan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli menjadi titik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam forum refleksi bertema Seni dan Demokrasi yang digelar menjelang 30 tahun Kudatuli di kawasan Murangan, Triharjo, Sleman, baru-baru ini, dengan menghadirkan seniman, budayawan, akademisi, dan politisi.
“Kudatuli menjadi titik peretasan. Dari situ isu demokrasi menguat dan terus berkembang hingga sekarang,” ujarnya, dikutip Minggu (12/7/2026)..
Menurut Totok, Kudatuli bukan hanya dipahami sebagai konflik politik semata, melainkan simbol dari kemacetan demokrasi pada masa Orde Baru yang kemudian memicu kesadaran kolektif untuk memperjuangkan perubahan. Dari peristiwa tersebut, semangat demokrasi terus tumbuh hingga akhirnya menjadi bagian penting dalam perjalanan reformasi Indonesia.
Ia menjelaskan, pemilihan tema seni dalam forum refleksi tersebut bukan tanpa alasan. Seni lahir dari realitas sosial dan memiliki kemampuan menyampaikan kritik secara lebih bebas dibandingkan saluran lainnya. Karena itu, keberadaan seniman dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga ruang demokrasi.
“Seniman bisa tetap kritis meski berada di luar struktur kekuasaan. Itu yang membuat perannya penting dalam menjaga demokrasi,” katanya.
Forum refleksi tersebut turut menghadirkan sejumlah tokoh seni dan budaya, di antaranya Butet Kartaredjasa, Marwoto Kawer, dan Agus Noor. Sementara pembicara utama yang hadir meliputi sejarawan Hilmar Farid, seniman Arahmaiani, serta filsuf ST Sunardi.
Dalam paparannya, Hilmar Farid mengajak publik melihat Kudatuli dalam perspektif sejarah yang lebih luas. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika panjang perkembangan demokrasi di Indonesia.
Hilmar menjelaskan bahwa Kudatuli juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik setelah Megawati Soekarnoputri bergabung dengan PDI pada 1987. Kehadirannya saat itu membangkitkan kembali memori politik masyarakat terhadap sosok Soekarno yang sebelumnya cenderung ditekan selama era Orde Baru.
Ia juga menekankan bahwa seni merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui karya seni, ruang bagi kritik sosial, gagasan, dan refleksi publik dapat terus terjaga.
“Tanpa seni, demokrasi bisa kehilangan daya kritisnya,” ungkapnya.
Diskusi tersebut menjadi pengingat bahwa Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah politik, melainkan bagian dari perjalanan bangsa dalam memperjuangkan demokrasi yang lebih terbuka. Forum itu juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan berekspresi serta menempatkan seni sebagai salah satu pilar yang memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia.
