Jakarta, Gesuri.id - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan antara dirinya dan wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman. Dia menyebut komunikasi diantara keduanya masih berjalan dengan baik.
"Enggak ada dualisme, kita komunikasi dengan baik kok," ungkap Nurdin saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8).
Isu adanya dualisme kememimpinan itu menyeruak saat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggulirkan hak angket. Hal tersebut ditengarai dari sikap Andi yang menandatangani SK pengangkatan 193 pejabat di provinsi itu, tanpa sepengetahuan Nurdin.
Atas sikap Nurdin itu, Pansus pun mempertanyakan mengapa Nurdin tidak pernah menegur Andi Sulaiman atas tindakan yang dilakukan wakilnya tersebut.
Menanggapi hal itu, Nurdin pun meluruskannya. "Udah, kita komunikasi terus sebenarnya, tapi kita ini kan baru. Orang-orang yang ada di dalam kan masih orang lama, ya bisa aja mereka biarin kita berjalan begitu saja," katanya.
Dia menjelaskan, kejadian tersebut berasal ketika dirinya sedang menyusun perombakan 79 pejabat yang rencananya dilantik pada pertengahan tahun ini. Rancangan mutasi itu juga sudah dituangkan dalam draf surat keputusan, tapi belum diteken karena Nurdin berangkat umrah.
Ketika Nurdin berada di Tanah Suci, Andi Sudirman, justru membuat surat keputusan baru bertanggal 29 April, surat pengangkatan pejabat itu diteken Andi. Jumlah pejabat yang diangkat bertambah menjadi 193 orang, bukan 79 seperti yang diputuskan Nurdin.
Namun, Nurdin menegaskan, masalah itu sudah selesai. Dia mengaku telah mencabut surat keputusan wakil gubernur dan merevisi keputusan pengangkatan ratusan pejabat.
Dia memutasi 188 orang, berkurang lima orang dari jumlah yang diangkat Andi Sudirman. Nurdin meneken surat keputusan pengangkatan yang baru. Untuk menepis isu gubernur dan wakil tidak harmonis, Nurdin meminta Andi Sudirman yang melantik para pejabat tersebut.
"Jadi semua sudah selesai. Saya kira ya namanya wakil saya itu bukan dari birokrat, dia masih muda, semangat muda itu yang buat beliau mau cepat," ujar Nurdin.
Selain itu, Nurdin juga menjelaskan soal pencopotan tiga pejabat yang tidak sesuai aturan.
"Soal penggantian penjabat, kami sebenarnya ingin mengikuti aturan yang ada, tapi kan ada hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bahwa orang ini harus diganti. Itu hasil audit. Kalau kita tidak mengganti, kita dianggap ikut serta," ujar Nurdin.
Nurdin menyebut, jika orang-orang ini tidak segera dipangkas, maka ke depan bisa berbahaya. "Nah, ini kalau dibiarkan, nanti ekor diambil, kepala dipenggal. Ini kan bahaya. Nanti terjerat lagi PDIP kalau tidak diambil, pak. Saya lebih bagus, ya orang-orang ini harus kita pangkas. Bukan kita benci, tapi mereka tidak menyadari kita ini mendorong pemerintahan yang bersih," ujar Nurdin.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, sepenuhnya mendukung kepemimpinan Nurdin. Sebagai partai pengusung, PDI Perjuangan juga pasang badan atas hak angket yang tengah membayangi Nurdin.
PDI Perjuangan meminta fraksi-fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan aktif melakukan lobi-lobi politik menolak hak angket terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
