Jakarta, Gesuri.id – Politisi Adian Napitupulu memastikan akan konsisten akan ucapannya terkait penolakan dirinya jadi calon menteri di pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf.
"Gue udah bilang dan enggak akan menarik kata-kata gue. Kenapa, karena gue bukan Erick Tohir. Kalau Erick Tohir kemarin bilang tidak, sekarang bilang iya. Kalau gue, tidak ya tidak," katanya saat menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu malam (20/10).
Baca: Ini 3 Kader PDI Perjuangan Jadi Calon Kuat Menteri Jokowi
Kata Adian, Erick kemarin sudah bilang bersedia membantu Jokowi di kabinet. Menurutnya, ucapan pengusaha tersebut menunjukkan sikap tidak komitmen.
"Lu jangan pernah berharap orang lain menghormati kata- kata lu, kalau lu yg mengucapkannya pun tidak menghormatinya. Bicara itu mahal, kata kata itu harus punya materainya sendiri gitu lho, kecuali hanya situasi darurat di mana mungkin republik dipertaruhkan, rakyat dipertaruhkan," ungkapnya.
Anggota DPR RI ini merasa dirinya lebih bermanfaat di luar pemerintahan. Lagi pula, ia tak sanggup mengikuti kerja birokrat. Jika tak cocok, Adian tak ingin memaksakan diri.
"Gue sadar kemampuan gue. Pertama, gue ini tidak punya disiplin birokrasi, bisa dibilang setengah orang bebas. Begitu dimasukkan ke dalam kementerian yang penuh birokrasi, gue terbelenggu," ungkap aktivisi 1998
Kata Adian, Jokowi pernah menanyakan kesediannya membantu di kabinet. Tetapi, pembicaraan kali itu belum membahas posisi apa yang mungkin diisinya.
Baca: Calon Menteri, Jokowi Tegaskan Jangan Ada yang Ikut Campur
"Dia (Jokowi) cuma bilang, saya butuh menteri pemberani dan eksekutor, Mas Adian pemberani, Mas Adian eksekutor. Gue bilang ampun, Pak, 1.000x ampun, saya merasa lebih bermanfaat di luar membantu Bapak. Bagaimana pun juga saya menyadari kemampuan diri saya, itu yang gue bilang," paparnya.
Beberapa waktu lalu Erick kurang berminat jika ada tawaran menteri kepadanya. Dia lebih memilih kembali ke profesi asalnya, pengusaha.
"Spent waktu dengan keluarga dan dunia usaha saya rasa pekerjaan yang sangat terhormat juga. Tidak semua harus jadi public service. Namun saat ini masing-masing punya pemikiran atau jalur sendiri," katanya di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).
