Ikuti Kami

Ansy Ingatkan Adanya Mafia Nikmati Subsidi Pupuk

Pertanyaan besar itu adalah : Subsidi pupuk untungkan siapa? Siapa yang menikmati subsidi pupuk?

Ansy Ingatkan Adanya Mafia Nikmati Subsidi Pupuk
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menghadiri secara langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, serta Kepala Badan Penyuluhan  dan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian (Kementan) RI, baru-baru ini.

Dalam rapat itu hadir juga Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, dan Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

Baca: Uji Kelayakan Calon Kapolri, Herman: Tugas Konstitusional

Pada kesempatan itu, Ansy mengemukakan, pertanyaan besar dan mendasat terkait subsidi pupuk. Pertanyaan besar itu adalah : Subsidi pupuk untungkan siapa? Siapa yang menikmati subsidi pupuk?

"Pertanyaan reflektif ini harus direfleksikan oleh setiap pemangku kebijakan pupuk subsidi," tegas Politisi PDI Perjuangan itu. 

Ansy menjelaskan, dalam Rapat Pembukaan Pembangunan Pertanian pada Senin (11/1/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertama kali menyuarakan kemarahan atas subsidi pupuk yang tidak berdampak pada peningkatan produktivitas pangan.

Sebab, subsidi pupuk tiap tahun mencapai Rp. 30 triliun, tetapi masih saja kita mengimpor.

"Kemarahan Presiden adalah kemarahan Komisi IV DPR RI dan terutama kemarahan petani atas carut marut pupuk subsidi. Itu berarti, persoalan pupuk bukan persoalan sederhana, dibutuhkan kerja keras untuk mengatasinya," ujar Ansy. 

Secara konseptual, sambung Ansy, pemberian subsidi pupuk menunjukan keberpihakan negara kepada petani, yakni meringankan beban petani untuk mendatangkan pupuk dengan harga yang terjangkau.

"Namun, secara faktual, subsidi pupuk tanpa data akurat dan pengawasan ketat berpotensi membuka jalan pada praktik mafia pupuk (rent seeking)," tegas Ansy. 

Ansy mengingatkan, persoalan pupuk bukan hanya pada aspek manajerial dan distribusi, tetapi pada praktik mafia pupuk yang sering mempermainkan pasar.

"Akibatnya, saya mendapat keluhan dari petani di Timor, Rote, Sumba dan Flores bahwa prinsip 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu jauh dari ideal," ujarnya. 

Menurut Ansy, perlu ada transparansi dalam kebijakan pupuk bersubsidi, dari hulu hingga hilir, dari produksi hingga distribusi dan penggunaan. 

Baca: BAGUNA Kalsel Buka Posko Pengungsian di Sungai Tabuk

"Saya mendesak Komisi IV DPR RI untuk mendatangi pabrik pupuk dengan membawa pakar pupuk, ahli teknis mesin dan ahli kimia independen untuk menghitung-menghitung harga pokok produksi pupuk," ujar Ansy. 

Jangan sampai, ujar Ansy, biaya produksi pupuk tidak dikawal sehingga infefisiensi dan pemborosan produksi yang memakan anggaran negara dibiarkan begitu saja.

"Saya juga menyoroti kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi. Apakah betul presentasi dari paparan bahwa kenaikan HET adalah permintaan petani? Bukankan kenaikan HET pupuk bersubsidi justru merugikan petani?," ujar Ansy.

"Saya berharap, jajaran Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, dan lintas kementerian yang terkait dengan kebijakan pupuk harus bekerja keras, kerja jujur, dan berpihak pada kepentingan petani," tambahnya.

Quote