Ikuti Kami

Bupati Tika Tanggapi Satu Per Satu Aspirasi Warga Banyuurip, Dari Normalisasi Sungai Hingga Jalan

Bupati Tika, sapaan akrabnya, menanggapi aspirasi itu satu per satu.

Bupati Tika Tanggapi Satu Per Satu Aspirasi Warga Banyuurip, Dari Normalisasi Sungai Hingga Jalan
Bupati Dyah Kartika Permanasari.

Jakarta, Gesuri.id - Bupati Dyah Kartika Permanasari menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan warga Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel, dalam kegiatan Bersatu Siaga (Bersih Desa Tampung Aspirasi Warga), Jumat (18/9/2026).

Aspirasi itu diantaranya meliputi usulan normalisasi sungai, pemberantasan hama tikus yang mengancam lahan pertanian, perbaikan infrastruktur jalan, revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan, hingga pembangunan gedung TK dan perpustakaan.

Bupati Tika, sapaan akrabnya, menanggapi aspirasi itu satu per satu. Untuk normalisasi Sungai Penut di Banyuurip, ia mengatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Kendal untuk merealisasikan hal itu.

"Alhamdulillah untuk normalisasi Sungai Penut di Banyuurip ini kebetulan mendapatkan alokasi dari APBD Kabupaten Kendal. Insyaallah alat beratnya masih dipakai di Sungai Aji, kemudian Sungai Kendal, setelah itu nanti ke Kali Penut," jelasnya.

Terkait infrastruktur jalan yang mengalami kerusakaan dan butuh penanganan, menurut Mbak Tika sebagian jalan yang dikeluhkan warga merupakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah desa.

"Sebagian besar tadi yang disampaikan adalah jalan yang menjadi kewenangan desa. Sehingga kami masih menunggu rencana penyusunan regulasi terkait bantuan keuangan khusus kepada desa," ujarnya.

Sementara di sektor pertanian, ia menerangkan pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan terhadap pengairan lahan pertanian di Banyuurip. Saat ini terdapat dua kelompok yang telah mendapatkan bantuan terkait irigasi.

"Untuk pertanian, terkait irigasi Alhamdulillah di Banyuurip sudah ada dua kelompok yang mendapatkan bantuan. Untuk hama tikus nanti Dinas Pertanian akan melakukan gerakan pengendalian," terang Mbak Tika.

Terkait aspirasi di bidang pendidikan, Pemkab Kendal juga akan melakukan pengecekan dan pengusulan. Termasuk usulan revitalisasi sekolah serta pembangunan gedung TK dan perpustakaan.

"Nanti kami akan usulkan segera. Termasuk untuk pembangunan TK, nanti kami cek apakah sudah masuk Musrenbang, apakah sudah terinput atau belum. Kalau sudah, nanti akan segera kami upayakan di 2027," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal, Alfebian Yulando atau yang akrab disapa Febi, mengatakan sebagian besar aspirasi warga Banyuurip telah mendapatkan jawaban dari Pemerintah Kabupaten Kendal.

"Alhamdulillah aspirasi yang disampaikan warga Banyuurip sekitar 80 persen bisa terjawab dan terealisasi, baik pada 2026 maupun 2027," kata Febi.

Menurutnya, persoalan yang disampaikan warga Banyuurip pada dasarnya hampir sama dengan persoalan yang dihadapi desa-desa lainnya, mulai dari banjir, lingkungan, infrastruktur, penerangan jalan umum hingga kebutuhan gedung dan fasilitas pendidikan.

la pun menegaskan sebagian besar persoalan tersebut telah masuk dalam perencanaan OPD terkait.

"Semua desa memiliki permasalahan masing-masing. Persoalannya hampir sama. Namun persoalan-persoalan itu tadi sudah ada dalam perencanaan OPD terkait. Jadi sekitar 80 persen bisa terjawab. Yang belum ada hanya yang terhubung dan menjadi kewenangan provinsi," jelasnya.

Febi menilai kegiatan Bersatu Siaga menjadi sarana yang efektif untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, warga dapat menyampaikan persoalan secara langsung sekaligus memperoleh tanggapan dari pemerintah.

"Tadi juga Ibu Kajari juga mengapresiasi sekali kegiatan ini karena warga bisa langsung menyampaikan keluhannya dan mendapatkan tanggapan langsung dari Ibu Bupati. Apalagi, kata Ibu Kajari, selama beliau menjabat baru menemui kegiatan seperti ini di Kendal," ungkap Febi.

la berharap kegiatan Bersatu Siaga dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa dapat lebih cepat didengar, ditindaklanjuti dan dicarikan solusinya oleh pemerintah.

"Harapannya ini bisa berkelanjutan sehingga persoalan yang ada di desa bisa langsung didengar dan ditangani," pungkasnya.

Quote