Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyoroti pentingnya membangun tata kelola kecerdasan artifisial (AI) yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam (SDA) dan bonus demografi yang harus dikelola secara tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI.
"Kita memiliki potensi SDA dan SDM yang luar biasa. Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya sumber daya, melainkan bagaimana kita mengelolanya. Jika kita gagal membangun tata kelola yang tepat, maka sumber daya kita justru akan tereksplorasi oleh perkembangan AI global," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Irine saat mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI dalam agenda Diseminasi Diplomasi Parlemen di Era Artificial Intelligence (AI) di Auditorium Bali International Muhammadiyah University (BIM University), Rabu (26/8/2026). Kegiatan berlangsung secara hybrid dan diikuti sivitas akademika, dosen, mahasiswa, serta peserta dari berbagai daerah melalui platform daring.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua BKSAP DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, L.C., M.A. bersama tiga Wakil Ketua BKSAP, yakni Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn&MediaSt., Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A., dan Bramantyo Suwondo, M.IR.
Turut hadir jajaran anggota BKSAP DPR RI, di antaranya Denny Cagur, S.Pd., Trinovi Khairani, B.A., Andina Thresia Narang, B.Comm., Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si., Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E., serta Faujia Belga Br. Tampubolon. Delegasi juga didampingi perwakilan Sekretariat Jenderal DPR RI yang dipimpin Saeful Anwar, S.IP., M.E. beserta tim pendukung BKSAP.
Irine menegaskan, regulasi dan tata kelola AI tidak dapat dibangun hanya oleh pemerintah maupun DPR RI. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, industri teknologi, dan masyarakat sipil.
"Tata kelola AI harus dibangun bersama. Parlemen menyusun kebijakan, pemerintah mengeksekusi, tetapi kampus menghasilkan pengetahuan dan riset, industri menghadirkan inovasi, sementara masyarakat memastikan teknologi tetap berpihak kepada manusia. Semangat kolaborasi global yang inklusif inilah yang sedang kami dorong melalui diplomasi parlemen," jelasnya.
Ia berharap BIM University dapat menjadi salah satu mitra akademik dalam mengembangkan kajian mengenai etika dan kebijakan AI di Indonesia. Perguruan tinggi dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi ruang pengembangan pengetahuan, penelitian, sekaligus penghasil sumber daya manusia yang akan menghadapi perubahan teknologi.
Rektor BIM University Prof. Dr. Harun Joko Prayitno menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BKSAP DPR RI memilih BIM University sebagai lokasi diseminasi diplomasi parlemen. Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melahirkan gagasan, riset, dan solusi atas berbagai persoalan global, termasuk perkembangan kecerdasan artifisial.
"Kami menyambut hangat kehadiran BKSAP DPR RI di BIM University. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut, memberikan dampak yang luas, berkontribusi bagi kemajuan bangsa, dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya untuk umat. Kampus harus menjadi mitra strategis dalam menyuarakan kepentingan Indonesia di tingkat global melalui ilmu pengetahuan," ujar Prof. Harun.
Menurutnya, kolaborasi antara parlemen dan perguruan tinggi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Kerja sama tersebut perlu dikembangkan dalam bidang pendidikan, penelitian, inovasi, hingga pengabdian kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat menjelaskan bahwa BKSAP merupakan wajah diplomasi parlemen Indonesia yang aktif membangun hubungan dengan parlemen berbagai negara dan organisasi internasional. Berbagai isu strategis dunia, mulai dari perdamaian, perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga AI, menjadi pembahasan dalam forum-forum internasional.
"Kami sengaja membawa isu-isu global yang selama ini kami bicarakan dalam forum internasional agar sampai ke lingkungan kampus. Mahasiswa, dosen, dan peneliti adalah kelompok intelektual yang harus ikut merespons perubahan dunia, bukan sekadar menjadi penonton," ungkapnya.
Syahrul menilai AI menjadi salah satu isu yang akan sangat menentukan dalam satu dekade mendatang karena perkembangannya berpotensi memengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintahan, hingga hubungan internasional.
"Yang perlu kita lakukan bukan menolak AI, melainkan menyikapinya dengan bijak. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan menggantikan nilai-nilai kemanusiaan. Kampus memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan inovasi yang tetap berlandaskan etika," tegas Syahrul.
Dalam sesi diskusi, dosen BIM University Bayu Wardhana turut menyampaikan keresahan akademik terkait penggunaan AI yang semakin masif di lingkungan pendidikan tinggi. Ia menyoroti kecenderungan mahasiswa menggunakan AI secara instan tanpa melalui proses berpikir kritis.
Bayu menilai kemudahan menghasilkan teks, gambar, maupun analisis menggunakan AI berpotensi mengikis orisinalitas karya ilmiah apabila tidak diimbangi dengan literasi digital dan etika akademik yang kuat. Ia juga mempertanyakan bagaimana negara dapat menghadirkan regulasi yang tidak menghambat inovasi, namun tetap menjaga integritas pendidikan dan hak kekayaan intelektual akademisi.
Menanggapi hal tersebut, Syahrul menegaskan kritik dan masukan dari lingkungan kampus sangat diperlukan dalam proses penyusunan kebijakan.
"Kritik dari kampus sangat kami butuhkan. Regulasi yang baik lahir bukan hanya dari ruang parlemen, tetapi juga dari suara akademisi dan masyarakat. Karena itu forum seperti ini menjadi bagian dari proses diplomasi yang melibatkan publik," jawab Syahrul.
Kegiatan tersebut kemudian berkembang menjadi ruang dialog antara legislator dan sivitas akademika. Sejumlah isu turut dibahas, mulai dari keamanan data, masa depan pekerjaan, etika penelitian berbasis AI, hingga posisi Indonesia dalam kompetisi teknologi global.
Melalui kunjungan kerja tersebut, BKSAP DPR RI menegaskan komitmennya menjadikan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai isu-isu internasional sekaligus merumuskan respons terhadap perkembangan teknologi. Sementara BIM University didorong untuk terus memperkuat perannya dalam diplomasi akademik serta pengembangan dan pemanfaatan AI yang etis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
