Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, DR Sophi Zulfia SH MH, menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak-hak dasar Nenek Tasmi, seorang warga Desa Japura Bakti, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yang hidup sebatang kara dalam kondisi memprihatinkan.
“Kami bersama Dandim dan dinas-dinas terkait datang langsung ke lokasi. Kondisi nenek Tasmi sangat memprihatinkan, beliau hidup sendiri dan rumahnya berdampingan dengan kandang kambing. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Sophi Zulfia, Rabu (17/9/2025).
Sophi Zulfia langsung bergerak cepat dengan meninjau kediaman Nenek Tasmi bersama Dandim 0620 Kabupaten Cirebon Letkol Inf Mukhammad Yusron dan sejumlah pihak terkait.
Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan fakta bahwa Tasmi belum memiliki identitas kependudukan yang menjadi syarat utama untuk mengakses bantuan pemerintah.
“Setelah kami kunjungi, ternyata nenek Tasmi belum memiliki KTP. Hari ini juga, kami minta Disdukcapil untuk segera melakukan perekaman di tempat,” ungkapnya.
Langkah perekaman KTP tersebut menjadi awal dari proses pendataan Tasmi ke dalam sistem bantuan sosial pemerintah. Namun, Sophi menegaskan bahwa tindakannya tidak berhenti di situ.
“Kondisi kesehatan Tasmi sepertinya terganggu, kami juga membawa Tasmi ke rumah sakit terdekat agar mendapatkan perawatan,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Sophi menyatakan DPRD Kabupaten Cirebon akan terus mengawal agar hak-hak Nenek Tasmi terpenuhi. Hal ini mencakup upaya memasukkan Tasmi sebagai peserta BPJS Kesehatan serta penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah.
"Kami akan dorong Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon agar nenek Tasmi bisa masuk dalam daftar penerima bantuan sosial."
"Kami juga akan bantu agar beliau segera terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Sophi menegaskan bahwa perhatian terhadap warga seperti Nenek Tasmi merupakan wujud nyata peran DPRD dalam memastikan pemerintah hadir di tengah masyarakat.
“Kami tidak akan diam ketika ada warga yang hidup dalam kondisi seperti ini. Pemerintah harus hadir, dan DPRD Kabupaten Cirebon akan terus mengawal agar hak-hak masyarakat dipenuhi,” pungkasnya.
