Surabaya, Gesuri.id - Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen memberikan jaminan kesehatan kepada warganya dan diwujudkan dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.
Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini PBI BPJS Kesehatan itu ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Saat ini total PBI BPJS kesehatan yang ditanggung APBD Kota Surabaya sudah tembus 550.386 Jiwa.
Baca: Anugrah Siap Mundur dari Anggota DPRD Kota Surabaya
Wali Kota perempuan pertama Surabaya ini pun menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan perluasan. Sehingga, diharapkan masyarakat miskin Surabaya tak khawatir jika dilanda sakit dan memerlukan perawatan.
Program tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai APBD Kota Surabaya.
"Pemkot ini merupakan pembayar PBI BPJS terbesar di Indonesia dan kita tidak pernah nunggak pembayarannya," kata Risma, di Surabaya, Senin (4/3).
Lebih lanjut, Risma yang juga kader PDI Perjuangan ini pun menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya sebenarnya sudah menghitung anggaran untuk membiayai seluruh warga Kota Surabaya.
Namun, karena sebagian warga sudah membayar asuransi kesehatan sendiri, maka program ini hanya dikhususkan bagi warga yang kurang mampu.
"Saya juga sudah buat Perwali untuk beberapa profesi, misalnya Satpam dan beberapa profesi lainnya di Surabaya. Sehingga Satpam di Surabaya mendapatkan program ini," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan PBI BPJS itu ada dua macam. Pertama, PBI BPJS pusat yang biayanya ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kedua, PBI BPJS yang biayanya ditanggung APBD Kota Surabaya dan biasa disebut PBI-APBD Kota Surabaya.
Febria memaparkan, data penerima PBI-APBD Kota Surabaya hingga Bulan Februari 2019 sudah mencapai 550.386 jiwa. Yang terbaru, Pemkot Surabaya baru membagikan sebanyak 128.913 kartu.
"Sebelumnya, penyaluran kartu ini melalui puskesmas, tapi kali ini kita salurkan melalui pihak kelurahan, sehingga kami minta bantuan Bagian Administrasi Pemerintahan untuk menyalurkannya," jelasnya.
Baca: Stabilkan Harga, Surabaya Siapkan Program 'Urban Farming'
Ia menekankan, penerima PBI-APBD Kota Surabaya itu adalah masyarakat miskin di luar kuota pusat (PBI pusat). Selain itu, para kelompok masyarakat yang mempunyai peran dalam membantu Pemkot Surabaya dan biasanya kelompok masyarakat ini diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kalau Dishub biasanya mengusulkan para juru parkir, kalau Dinkes biasanya juga para Bumantik (Ibu Pemantau Jentik ), dan beberapa kelompok masyarakat yang berperan membantu pemerintah," ujarnya.
