Pendidikan Untuk Masa Depan, Tapi Mengapa Standarnya Berbeda Ketika Menyentuh Kekuasaan?
Jakarta, Gesuri.id - Orang tua dulu bilang: "Bapak/Ibu cukup tamatan SMP. Yang penting anak kami sekolah tinggi. Jangan seperti kami, kalian harus punya ijazah dan pendidikan yang lebih baik."
Nasihat itu dulu terdengar sederhana, tapi sebenarnya punya makna besar: pendidikan adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan.
Karena itu, anak-anak didorong untuk sekolah setinggi mungkin. Ijazah menjadi bukti perjuangan, gelar menjadi kebanggaan, dan pendidikan dianggap sebagai salah satu modal untuk menentukan masa depan.
Tapi hari ini kita justru dihadapkan pada ironi.
Bagi rakyat biasa, ijazah begitu penting. Mau melamar pekerjaan ditanya ijazah. Mau kuliah perlu ijazah. Mau menjadi aparatur negara ada syarat pendidikan. Bahkan untuk sekadar mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik, pendidikan sering kali menjadi pintu pertama yang harus dilewati.
Namun ketika persoalan pendidikan dan ijazah bersinggungan dengan kekuasaan, standar itu tiba-tiba menjadi bahan perdebatan panjang.
Polemik ijazah Jokowi dan persoalan syarat pendidikan Gibran bahkan sampai masuk ke ruang hukum dan Mahkamah Konstitusi.
Di titik ini, persoalannya sebenarnya bukan hanya tentang selembar ijazah.
Ini tentang standar.
Sebab dalam negara hukum, aturan seharusnya tidak mengenal siapa yang sedang diperiksa.
Standar semestinya berlaku sama, baik kepada rakyat biasa maupun kepada mereka yang berada di lingkar kekuasaan.
Lucunya, rakyat selama ini diajarkan: "Sekolah yang tinggi supaya masa depanmu lebih baik."
Tetapi ketika menyaksikan polemik pendidikan orang-orang yang berada di puncak kekuasaan, kita justru dipaksa bertanya: Apakah pendidikan memang sebuah standar, atau hanya menjadi standar ketika yang menjalankannya adalah rakyat?
Kalau ijazah memang penting, mari kita hormati pentingnya.
Kalau pendidikan memang menjadi syarat, mari kita tegakkan syarat itu secara konsisten.
Sebab yang paling berbahaya bukan ketika seseorang hanya memiliki pendidikan tertentu.
Yang berbahaya adalah ketika standar bisa terasa berbeda hanya karena siapa yang sedang menghadapinya.
Dan mungkin, inilah pelajaran politik yang paling sederhana untuk anak-anak kita:
Bukan cuma belajar membaca buku dan mengejar ijazah, tetapi juga belajar membaca bagaimana sebuah aturan bekerja.
BELUM SARJANA BUKAN BERARTI TERTINGGAL: KETIKA STANDAR PENDIDIKAN BERSENTUHAN DENGAN KEKUASAAN
Buat yang baru lulus SMA, jangan buru-buru minder karena belum sarjana.
Kalau melihat polemik pendidikan Gibran, kalian bahkan boleh bercanda:
"Ternyata saya sudah satu tingkat di atas standar pendidikan yang sedang dipersoalkan untuk seorang Wakil Presiden."
Kita tumbuh dengan nasihat yang sama: sekolah setinggi-tingginya, lanjut kuliah, raih gelar, karena pendidikan dianggap sebagai bekal untuk menentukan masa depan dan memikul tanggung jawab yang lebih besar.
Bahkan orang tua rela bekerja keras supaya anaknya bisa kuliah. Bukan semata-mata mengejar gelar, tapi karena mereka percaya pendidikan akan membuat anaknya punya kapasitas dan kesempatan yang lebih baik.
Lalu hari ini, ketika menyangkut Gibran sebagai Wakil Presiden, standar pendidikan justru menjadi bagian dari perdebatan hukum sampai ke Mahkamah Konstitusi.
Di sinilah letak ironinya. Bukan sekadar soal siapa punya ijazah apa. Tapi soal bagaimana sebuah standar diberlakukan.
Rakyat diminta memenuhi syarat pendidikan ketika mencari pekerjaan, mendaftar kuliah, menjadi pegawai, bahkan untuk mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik.
Tapi ketika standar pendidikan dipersoalkan dalam konteks jabatan publik, kita malah sibuk memperdebatkan apakah standar itu memang harus berlaku sebagaimana mestinya.
Jadi buat kalian yang baru lulus SMA, jangan merasa terlalu rendah. Kalian mungkin belum punya gelar sarjana, tapi setidaknya kalian tidak sedang meminta negara menjelaskan ulang mengapa standar pendidikan itu harus ada.
Sebab dalam negara hukum, persoalannya bukan siapa yang kita suka atau tidak suka.
Persoalannya sederhana: kalau aturan dibuat untuk semua, mengapa standar yang sama terasa begitu sulit ketika menyentuh kekuasaan?
Mungkin yang tertinggal bukan pendidikan kalian. Yang tertinggal adalah konsistensi kita dalam memperlakukan aturan secara setara.
