Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan klaim Menteri Perdagangan yang menyebut Indonesia mengalami surplus ekspor baja.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan kondisi riil industri baja nasional yang justru tengah tertekan oleh masifnya impor baja.
“Jujur kami kaget karena ini seperti anomali karena berbeda jauh dengan ketika kami mendengar para pelaku industri baja yang hadir di tempat ini Pak,” ujar Mufti Anam dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
RDP tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), BPI Danantara, serta PT Krakatau Steel. Dalam forum itu, Mufti menggambarkan beratnya tekanan yang dialami industri baja dalam negeri akibat derasnya arus impor.
Ia mencontohkan kondisi salah satu asosiasi industri baja nasional yang mengalami penurunan aktivitas produksi secara drastis hingga berdampak pada tenaga kerja.
“Bayangkan salah satu dari asosiasi industri baja, mereka punya ribuan, 10 ribu karyawan, yang kerja hari ini hanya 10 orang, karena mereka hanya jadi penonton di dalam setiap pembangunan yang ada di bangsa ini,” ucapnya, dikutip Kamis (5/2).
Mufti juga mempertanyakan secara spesifik jenis baja yang dimaksud pemerintah sebagai komoditas yang mengalami surplus ekspor. Ia mengaku, asosiasi industri baja yang selama ini aktif berkomunikasi dengan Komisi VI DPR RI justru terkejut dengan data tersebut.
“Yang Bapak sampaikan soal surplus, surplus itu baja apa Pak? Baja stainless yang diproduksi Morowali atau baja apa? Mereka bahkan kaget dengan data yang Bapak sampaikan, kami minta diperjelas saja ekspor kita surplus baja itu di baja apa saja begitu Pak,” tanyanya.
Lebih lanjut, Mufti memaparkan data impor baja yang justru menunjukkan tren peningkatan signifikan. Dalam kurun waktu setahun terakhir, nilai impor baja disebut mencapai angka yang sangat besar dan berdampak pada keluarnya devisa negara.
“Nah, bahkan kalau kita lihat dalam setahun terakhir 245 triliun baja impor masuk ke negara kita Pak. Setengah dari impor migas kita Pak,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti kebijakan tarif anti-dumping yang dinilainya belum mampu melindungi industri baja nasional secara optimal. Menurutnya, besaran tarif yang berlaku saat ini terlalu kecil dibandingkan selisih harga baja impor.
“Tapi kalau kita lihat bersama tarif anti-dumping 5–20%, bahkan rata-rata tarifnya 15%. Sedangkan baja dari Cina Pak, lebih murah 40–50% Pak. Lalu bagaimana industri dalam negeri kita bisa bersaing?” tegas Mufti.
Oleh karena itu, Mufti mengusulkan agar tarif anti-dumping dinaikkan secara signifikan sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap industri baja nasional. Ia juga menanggapi kekhawatiran terhadap potensi dampak kebijakan tersebut terhadap daya beli masyarakat.
“Maka pada kesempatan hari ini kami mengusulkan untuk bagaimana tarif anti-dumping dinaikkan 50% Pak,” ungkapnya.
Mufti menegaskan bahwa negara memiliki ruang kebijakan untuk melindungi dan memperkuat industri dalam negeri. Ia menilai, tanpa keberpihakan yang jelas, pembangunan nasional justru berisiko meminggirkan pelaku usaha nasional.
“Bapak lihat bahwa mobil listrik Cina, negara memberikan PPN 11%, maka tidak haram bagi negara untuk memberikan PPN 11% bagi industri dalam negeri kita, khususnya baja agar mereka bisa kompetitif. Karena buat apa kita melakukan pembangunan secara masif dan sebagainya tapi kalau kita hanya menjadi penonton di dalamnya,” pungkasnya.
