Surabaya, Gesuri.id - Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, Kemensos sudah menyiapkan tambahan bantuan bagi penerima bantuan sosial tunai (BST) dan program keluarga harapan (PKH).
Warga kurang mampu akan mendapat tambahan bantuan 10 kilogram beras.
Baca: Risma Tugaskan TNI-Polri Salurkan Bansos Beras 10 Kilogram
Seperti diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah mengusulkan agar 320.680 warganya dimasukkan ke daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Mereka akan menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).
’’Beras tersebut disalurkan melalui Bulog. Sebab, hanya Bulog yang memiliki jaringan terluas di Indonesia,” kata Khusnul di Surabaya, Minggu (11/7).
Di Surabaya, jumlah sasaran penerima tambahan beras tersebut disesuaikan dengan DTKS. Pekan lalu Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat bersama dinas sosial (dinsos). Pihak dinsos sudah mengirimkan pembaruan DTKS ke Kemensos. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban dari pusat terkait finalisasi data penerima bantuan beras tersebut.
’’Karena ada pembaruan data dari dinsos,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Berdasar data dari dinsos, DTKS terbaru untuk Kota Surabaya terakhir ditetapkan pada Oktober 2020. Total mencapai 858.987 jiwa. Setelah diverifikasi ulang, MBR yang sudah tercatat di DTKS sebanyak 495.578 jiwa. MBR yang tidak masuk DTKS 320.680 jiwa. Mereka itulah yang diusulkan untuk menerima bantuan.
Sementara itu, DTKS yang tidak masuk data MBR sebanyak 363.409 jiwa. Data terakhir tersebut diusulkan untuk dihapus dari DTKS. ’’Itu yang harus direvisi,” kata Khusnul.
Baca: Risma Pastikan Validitas DTKS Dengan Teknologi Digital
Sementara itu, Kepala Dinsos Surabaya Suharto Wardoyo memastikan pekan ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemensos terkait pembaruan data tersebut. Dia mengakui, kondisi ekonomi warga selama pandemi Covid-19 memang mengalami banyak perubahan. Ada yang dulunya tidak mampu menjadi mampu.
Sebaliknya, ada warga yang ekonominya dulu berdaya sekarang jatuh. Dinsos melakukan pembaruan data berdasar kondisi saat ini warga terdampak.
’’Kami menyesuaikan dengan kondisi terbaru warga sesuai hasil survei yang dilakukan teman-teman di lapangan,” jelas pejabat yang akrab disapa Anang itu.
