Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menyoroti tantangan besar yang mengemuka dari program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah.
Jumlah anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang seharusnya menjadi sasaran program ternyata jauh melampaui kapasitas sekolah yang tersedia saat ini.
Abidin menegaskan bahwa masalah tersebut harus segera dicarikan jalan keluarnya.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Menurutnya, solusi awal untuk mengatasi ketimpangan ini adalah dengan membuka data penerima manfaat secara transparan kepada publik.
“Datanya ternyata menunjukkan anak miskin atau miskin ekstrem yang usia sekolah lebih banyak dibanding ketersediaan jumlah Sekolah Rakyat,” ungkap Abidin Fikri saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Bogor, Kabupaten Bogor, Rabu (10/9).
Kondisi faktual di lapangan ini, menurutnya, menuntut pemerintah untuk berpikir lebih jauh. "Saya kira harus dipikirkan lagi bagaimana solusinya," tambahnya.
Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini bahkan sudah memproyeksikan perlunya ekspansi program jika pelaksanaannya berjalan efektif.
“Kalau tahun ini ada 100 Sekolah Rakyat, apabila program berjalan lancar dan telat sasaran kedepan mungkin perlu penambahan,” jelas Abidin.
Untuk memastikan program berjalan adil di tengah keterbatasan kapasitas, Abidin menekankan bahwa transparansi dalam proses rekrutmen siswa menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Ia mendorong agar data penerima manfaat terintegrasi dan dapat diakses oleh masyarakat luas.
“Ya, ini yang harus dipublikasikan ke masyarakat, soal rekrutmen siswa yang akan sekolah di Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, data tersebut harus bersumber dari data sensus yang valid agar akuntabilitasnya terjamin.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
“Mereka harus masuk ke data sensus yang sekarang dikelola BPS, kemudian diserahkan ke Kementerian Sosial dan disebarkan di wilayah kabupaten/kota,” papar Abidin.
Dengan membuka data secara gamblang, lanjutnya, publik dapat ikut mengawasi dan kepercayaan terhadap program pemerintah akan meningkat. Hal ini sekaligus untuk menghindari potensi kecurigaan di tengah masyarakat.
"Misalnya rekrutmen di Kabupaten Bogor, harus jelas ada berapa yang miskin dan miskin ekstrem, serta berapa yang bisa masuk ke Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Abidin ingin agar setiap penjelasan yang diberikan pemerintah kepada publik tidak meninggalkan ruang untuk spekulasi negatif.
“Penjelasannya harus clear, tidak menimbulkan curiga, dan harus transparan,” katanya.
