Jakarta, Gesuri.id - Komisi VII DPR RI apresiasi kinerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Penilaian positif itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Komisi VII menilai capaian kinerja makro dan pengelolaan keuangan Kemenperin menunjukkan kualitas tata kelola yang kuat dan akuntabel. Realisasi anggaran Kemenperin tercatat mencapai Rp2,94 triliun atau 98,15 persen dari pagu efektif Rp3,134 triliun.
Baca: Ganjar Sebut Kehadiran Megawati Bertemu Presiden Prabowo
“Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan keseriusan Kemenperin dalam mengelola anggaran negara secara bertanggung jawab,” ujar Evita dalam rapat tersebut.
Selain mengevaluasi kinerja 2025, Komisi VII juga mencermati rencana anggaran Kemenperin Tahun Anggaran 2026 yang diusulkan sebesar Rp2,112 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat sektor industri kecil dan menengah (IKM), mempercepat hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, serta mengembangkan industri prioritas nasional.
Fokus lainnya meliputi percepatan ekspor produk industri, peningkatan produktivitas berbasis inovasi dan teknologi, penguatan sumber daya manusia industri, pengembangan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta penguatan industri halal dan kawasan industri sebagai pusat aglomerasi.
Komisi VII juga memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan industri kecil yang terdampak bencana alam, terutama di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Program pemulihan ini menyasar 2.824 IKM dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp318,904 miliar.
“Pemulihan IKM pascabencana harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar roda ekonomi daerah dapat kembali bergerak,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi VII menyatakan dukungan terhadap Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebagai instrumen penguatan daya saing industri kecil. Namun, Evita mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk mengatasi rendahnya realisasi penyaluran kredit dan memperluas akses bagi pelaku industri.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Dukungan juga diberikan terhadap pengembangan Indonesia Chip Design Collaborative Center sebagai langkah strategis membangun ekosistem industri semikonduktor nasional, sejalan dengan agenda transformasi industri dan peningkatan daya saing global.
Komisi VII turut mendorong Kemenperin menindaklanjuti sejumlah masukan DPR, mulai dari penyusunan skema insentif fiskal dekarbonisasi, penguatan orientasi nilai tambah dalam kebijakan hilirisasi, hingga perluasan program KIPK bagi industri kemenyan. Selain itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga dinilai penting dalam penguatan beasiswa vokasi perindustrian.
Sebagai penutup rapat, Komisi VII DPR RI dan Kementerian Perindustrian menyepakati peningkatan target utilisasi Industri Prioritas Nasional Manufaktur (IPNM) Tahun Anggaran 2026 menjadi 70 persen dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga terkait.
