Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) nasional sebagai strategi untuk menekan ketergantungan Indonesia pada impor LPG.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Danantara, BP BUMN, PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk, dan Pertamina EP di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (22/11/2025).
“Kunjungan kerja spesifik kali ini kami berdiskusi dengan Danantara, BP BUMN, serta Pertamina EP dan PGN. Diskusinya sangat menarik, terutama terkait jargas yang kami dukung untuk terus ekspansi,” kata Adisatrya.
Adisatrya mengungkapkan bahwa meskipun jargas diharapkan menjadi alternatif energi yang lebih murah dan stabil, pembangunan jaringan gas rumah tangga masih menghadapi tantangan berat dari sisi finansial. Menurutnya, PGN sebagai operator tidak memiliki margin keuntungan yang besar dalam proyek jargas.
“PGN itu keuntungannya hanya sedikit sekali. Ini menjadi perhatian Komisi VI DPR, karena akan menjadi beban berat bagi PGN jika terus melakukan ekspansi tanpa dukungan model bisnis yang lebih sehat,” jelasnya.
Ia menilai bahwa segmen jaringan gas industri memberikan margin yang lebih besar, sehingga dapat menjadi penopang pembiayaan dalam pembangunan jargas untuk rumah tangga. Model bisnis yang lebih berimbang dinilai penting agar proyek tetap berkelanjutan.
Adisatrya juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan jargas memiliki kepentingan strategis nasional untuk menekan angka impor LPG yang dinilai masih sangat tinggi dan menjadi beban signifikan bagi anggaran negara.
“Saat ini ekspansi jargas baru mencapai 819 ribu sambungan rumah tangga. Jumlah ini masih sangat sedikit, mengingat di Pulau Jawa saja terdapat jutaan rumah tangga yang harus terkoneksi jaringan gas,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut diikuti anggota Komisi VI DPR RI dari berbagai fraksi, antara lain Mufti Aimah Nurul Anam (PDI Perjuangan), Gde Sumarjaya Linggih (Golkar), Asep Wahyuwijaya (Nasdem), Askweni (PKS), Abdul Hakim Bafagih (PAN), dan Zulfikar Hamonangan (Demokrat).
Pertemuan ini menegaskan komitmen Komisi VI DPR RI dalam mendorong transformasi energi nasional, memperkuat model bisnis BUMN sektor gas, serta mempercepat pembangunan jaringan gas sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada LPG impor.
