Semarang, Gesuri.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah setelah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan tertinggi ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menegaskan komitmen Pemkot Semarang dalam menjalankan manajemen anggaran daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Kendati demikian, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir dari sebuah siklus birokrasi.
Menurut Agustina, esensi utama dari pelaporan keuangan yang sehat adalah bagaimana setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dikonversi menjadi program yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Setiap rupiah yang kami kelola ini berasal dari rakyat, maka sudah menjadi kewajiban mutlak untuk mengembalikannya kepada rakyat. Pengembalian itu harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang nyata,” tegas Agustina di Semarang.
Ia menambahkan, masyarakat pada umumnya tidak menilai keberhasilan pemerintah berdasarkan piagam atau penghargaan yang terpajang di kantor pemerintahan. Menurutnya, indikator kepuasan publik yang sejati adalah ketika masyarakat merasakan dampak pembangunan secara langsung di lapangan.
“Warga lebih merasakan esensi pembangunan melalui infrastruktur jalan yang mulus, penanganan banjir yang efektif, pelayanan administrasi yang cepat, serta terbukanya peluang ekonomi baru di daerah,” lanjutnya.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Sepanjang tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Semarang memfokuskan alokasi anggaran pada berbagai sektor strategis perkotaan. Beberapa program prioritas tersebut meliputi pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan sistem drainase guna penanganan banjir, penataan lingkungan permukiman, jaminan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menghadapi tantangan dinamika perkotaan yang terus berkembang, Pemkot Semarang berkomitmen memperketat pengawasan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Langkah preventif ini dilakukan guna meminimalkan celah penyimpangan sekaligus menjaga kepercayaan publik (public trust) terhadap jalannya roda pemerintahan.
Agustina berharap raihan WTP kali ini dapat menjadi stimulan bagi seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Semarang untuk terus membenahi profesionalitas kerja. Tata kelola keuangan yang sehat diyakini menjadi fondasi kokoh untuk menghadirkan iklim pemerintahan yang bersih dan berorientasi penuh pada kesejahteraan warga.
