Pasuruan, Gesuri id — Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Dr. Soetomo, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Jumat (31/7).
Langkah ini diambil merespons dugaan keracunan yang menimpa 14 siswa SMAN 1 Pandaan usai menyantap hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (22/7/2026) lalu.
Dalam peninjauan tersebut, dewan menemukan sejumlah persoalan krusial pada fasilitas penyedia makanan MBG tersebut, mulai dari buruknya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), ketiadaan sertifikasi bagi koki (chef), hingga lonjakan beban produksi (overload) yang melebihi kapasitas normal.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo yang Jarang
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, melayangkan teguran keras kepada pihak pengelola dan staf dapur SPPG. Ia menegaskan agar seluruh pihak memprioritaskan keamanan pangan serta standar sanitasi ketimbang mengejar target kuota harian.
"Dari hasil sidak, kami menemukan beberapa persoalan yang sangat krusial, mulai dari IPAL, sertifikasi chef, hingga kuota MBG. Kami minta pengelola dan pegawai dapur memprioritaskan kualitas makanan serta tidak sekadar kejar tayang tanpa memperhatikan sanitasi," tegas Andri di sela-sela kegiatan.
Politisi senior PDI Perjuangan asal Pandaan tersebut mengungkapkan, insiden yang menyebabkan belasan siswa mengalami gejala muntah dan gatal-gatal ini telah memicu keresahan luas di kalangan orang tua murid dan masyarakat setempat.
Mengenai pemicu pasti timbulnya reaksi pada tubuh para siswa, Andri memastikan pihak legislatif terus mengawal proses penyelidikan dengan menggandeng pihak berwenang.
"Terkait penyebab pasti insiden tersebut, dewan akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk meneliti hasil uji laboratorium," tambah Andri.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Berdasarkan data di lapangan, dapur SPPG Pandaan saat ini menanggung beban memasak hingga 3.800 porsi per hari. Angka ini membengkak karena dapur tersebut harus mengambil alih 1.700 porsi alokasi dapur SPPG Desa Durensewu yang hingga kini belum dapat beroperasi akibat kendala anggaran.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan, turut mengingatkan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional bersumber dari APBN, sehingga pengelolaannya wajib memenuhi standar kelayakan secara mutlak.
Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Sumbergedang, Nur Kholis, mengakui adanya pengalihan kuota tersebut dan menyatakan siap melakukan pembenahan total, baik pada proses pengolahan masakan maupun sistem IPAL. Pihaknya juga telah menyalurkan bantuan dan tali asih kepada 14 pelajar yang terdampak.
Guna mencegah risiko lanjutan, operasional dapur SPPG Pandaan saat ini dihentikan sementara waktu hingga diterbitkannya petunjuk teknis resmi dari pihak BGN pusat.
