Jakarta, Gesuri.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai pemerintah perlu memusatkan perhatian pada tiga hal utama untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Tiga hal tersebut meliputi transparansi pajak dan bea cukai, pembenahan sistem pengadaan pemerintah, serta perbaikan kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran.
Menurut Ahok, kepercayaan masyarakat dan investor hanya bisa dibangun melalui tata kelola anggaran yang transparan dan penegakan hukum yang konsisten.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
Ia menilai praktik penyimpangan dalam pajak dan bea cukai masih menjadi masalah mendasar yang dapat merusak iklim usaha dan melemahkan sektor manufaktur.
"Kalau soal pajak dan bea cukai tidak dibereskan, jangan harap lapangan kerja bisa tumbuh. Banyak manufaktur kecil yang tutup karena kalah bersaing dengan barang selundupan," ujar Ahok dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Mantan Komisaris Utama Pertamina ini juga menyoroti pentingnya reformasi sistem pengadaan barang dan jasa (procurement) pemerintah agar lebih efisien dan terbuka bagi pelaku industri dalam negeri.
Ia menilai proses tender yang berbelit dan tidak transparan sering kali menjadi hambatan bagi sektor manufaktur untuk berpartisipasi.
Ia mencontohkan, ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, pemerintah daerah menggunakan sistem pengadaan daring yang memungkinkan pekerjaan infrastruktur dilakukan lebih cepat begitu laporan kerusakan diterima.
“Dulu kalau ada laporan jalan rusak, bisa langsung dikerjakan hari itu juga. Karena sistemnya sudah terhubung dan harganya transparan,” kata Ahok.
Menurutnya, pendekatan serupa dapat diterapkan di tingkat nasional dengan membuka sistem keanggotaan terbuka bagi pelaku manufaktur di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, pemerintah dapat langsung melakukan pembelian tanpa harus menunggu proses tender yang memakan waktu.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Selain dua hal tersebut, Ahok juga mendorong agar kebijakan subsidi diubah dari bentuk barang menjadi subsidi digital atau cashback.
Skema ini dinilai lebih efisien dan dapat menekan potensi penyimpangan karena seluruh transaksi terekam secara elektronik.
Ia menilai sistem ini akan memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, serta mendorong daya beli dari lapisan bawah dan menengah tanpa menimbulkan distorsi harga di pasar.
