Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyesalkan peristiwa anarkis yang terjadi baru-baru ini hampir di seluruh wilayah Tanah Air akibat demonstrasi UU Cipta Kerja, sebab hal tersebut bertentangan dengan akar budaya bangsa Indonesia.
Baca: Pilkada Lahirkan Pemimpin Negarawan Solutif Saat Pandemi
Hasto menegaskan aksi anarkis jelas-jelas telah hadir dengan segala kepentingannya untuk merusak tatanan peradaban, merusak fasilitas publik, kedepankan budaya anarkis serta tidak percaya pada pemerintahan yang sah.
"Apa yang dilakukan oleh Bu Risma adalah sikap tegas melawan Anarko. Jadi kami heran, ada kepala daerah yang tenang-tenang melihat fasilitas publik milik rakyat dirusak oleh kelompok Anarko," ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (11/10).
Untuk itu, ia mengajak seluruh komponen bangsa agar melakukan refleksi kritis.
Lanjutnya, refleksi terkait mengapa di suatu negara besar seperti Indonesia dengan rekam jejak peradaban yang luar biasa masih diwarnai oleh tradisi amok, destruktif, mau menang sendiri, dan berbagai hal negatif lainnya yang hambat kemajuan bangsa.
“Akar seluruh persoalan adalah pendidikan budi pekerti, disiplin, dan keteladanan. Pendidikan itu meningkatkan derajat keadaban suatu bangsa. Pendidikan itu berbudi pekerti, penuh semangat kemajuan bagi bangsanya dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan harus diamalkan untuk kemanusiaan,” ia menjelaskan.
Karena itulah, Hasto mengungkapkan PDI Perjuangan sangat prihatin atas kecenderungan terjadinya perusakan sarana publik ketika demo berlangsung.
Baca: Aparat Hukum Tindak Pelaku Anarkis & Aktor di Belakangnya!
Hasto mengingatkan Demokrasi Indonesia dibangun sebagai mekanisme penyelesaian konflik guna membangun konsensus.
“PDI Perjuangan sekali lagi menegaskan bahwa suatu undang-undang di dalam prakteknya akan ditentukan semangat penyelenggara negaranya. Pak Jokowi dan KH Mar’uf Amin itu pemimpin bangsa yang berasal dari rakyat, dan karenanya bertanggung jawab untuk kedepankan kepentingan rakyat. Jaman Pak Harto sebagai Presiden, undang-undangnya praktis tidak ada kontroversi. Undang-undang nampak baik. Namun karena hakekatnya kekuasaan otoriter, akhirnya menjadikan rakyat sebagai korban, begitu banyak rakyat meninggal akibat kekuasaan otoriter tersebut. Sementara Pak Jokowi sungguh-sungguh bekerja keras membawa kemajuan bagi bangsa, ” ujarnya.
Saatnya kini, Hasto menambahkan, kedepankan energi positif bagi bangsa.
“Pemilu masih tahun 2024. Mereka yang begitu berambisi menghadap kekuasaan Pemerintahan, jangan pakai model provokasi rakyat. Pakai cara gentlement dengan menggalang rakyat, bersaing secara fair, untuk pemilu yang akan datang. Saat ini, kita berikan kesempatan Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin untuk menjalankan tugas bagi bangsa dan negara, dengan sebaik-baiknya. Evaluasi kepemimpinan itu melalui Pemilu, termasuk bagi Parpol pengusungnya, ” pungkasnya.
