Padang, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPRD Sumatera Barat Albert Hendra Lukman meminta pemerintah provinsi agar membangun Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kabupaten Kepulauan Mentawai di daerah tersebut.
"Kehadiran Samsat di sana akan berdampak pada ekonomi masyarakat secara luas dan meminimalkan biaya transportasi dari rumah mereka ke Kota Padang," kata dia di Padang, Selasa (15/11).
Menurut dia dalam melihat Mentawai ini harus dilakukan secara komprehensif dan sejak dimekarkan 21 tahun yang lalu daerah ini seakan kurang terperhatikan dengan baik oleh pemerintah provinsi.
Baca: Adian Napitupulu Soroti Isu Kecelakaan Kerja di PT AMNT
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan seharusnya sudah ada UPTD Samsat di Mentawai yang memberikan kemudahan kepada warga yang akan membayarkan pajak kendaraan dan buktinya saat ini orang di Mentawai malas membayar pajak kendaraan karena sulit akses karena biaya yang mahal.
Selama ini warga Mentawai beli kendaraan di Padang dan mengurus surat juga di Padang lalu kendaraan dibawa ke Mentawai.
"Kehadiran UPTD Samsat tentu akan memberikan dampak ekonomi di sana. Terkait untung rugi, Bapenda ini bukan badan usaha yang mencari keuntungan namun fokus pada pelayanan," kata dia.
Ia mengatakan persoalan pemerataan memang menjadi kendala yang tak dapat dielakkan dan selama ini orang hanya fokus perbedaan budaya Mentawai dengan Minangkabau.
"Saya dorong Kepala Bapenda buat UPTD Samsat dan ini disetujui sebagai usulan Komisi III DPRD Sumbar dan harus diperjuangan dalam rapat Badan Anggaran bersama TAPD nantinya," kata dia
Menurut dia persoalan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang belum maksimal dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
Baca: My Esti: Tujuan Hidup Bernegara Termaktub di Pembukaan UUD!
Ia mengatakan ekonomi di Mentawai itu dapat tumbuh jika ada investasi, investasi berasal dari pemerintah dan swasta. Dalam hal ini tentu semua instansi pemerintah harus melihat Mentawai, apa ada semangat memajukan daerah tersebut atau dibiarkan begitu saja.
Pada saat ini kepolisian sudah mendirikan Polres di sana namun kejaksaan belum ada dan alasannya karena tidak ada pengadilan di daerah tersebut sehingga ketika ada persoalan hukum yang masuk ke pengadilan harus diselesaikan di Kota Padang.
"Kendala terbesar di Mentawai adalah transportasi laut yang memiliki cost yang besar sehingga menjadi permasalahan," kata dia.
