Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, berharap Presiden Prabowo Subianto dapat berpikir ulang untuk membawa Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian inisiasi Donald Trump.
Andreas meminta, Presiden Prabowo Subianto dapat benar-benar mengakaji Dewan Perdamaian inisiasi dan bentukan Donald Trump.
Andreas juga mengingatkan, doktrin politik luar negeri bebas aktif yang dianut telah mengajarkan kepada bangsa Indonesia untuk ikut terlibat menjaga ketertiban dunia secara bebas. Artinya, kata Andreas, tidak terjebak dalam satu blok kekuatan dunia namun aktif memaksimalkan kepentingan nasional Infonesia dan terlibat dalam menjaga ketertiban dunia.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
“Dari sudut pandang pertimbangan politik bebas aktif, saya kira Presiden Prabowo perlu berpikir ulang untuk membawa Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump ini. Mari kita kaji kembali Dewan Perdamaian Trump ini,” tegas Andreas, Senin,(26/1/2026).
Andreas menyarankan, daripada bergabung dengan dewan perdamaian Trump sebaiknya Indonesia ikut memperkuat dan mengefektifkan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Menurut Andreas, dengan segala kekuarangannya PBB telah mampu mencegah terjadinya perang dunia ke-III selama ini.
“Ketimbang terburu-buru bergabung dalam Dewan Perdamaian Trump yang sangat kuat warna unilateralisnya,” jelas Andreas.
Andreas pun menambahkan, pembentukan Dewan Perdamaian semakin meyakinkan dunia internasional dan memperkuat argumentasi para pemerhati politik internasional bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin menjalankan politik luar negerinya secara unilateralis.
“Bahwa ketertiban dunia ditentukan oleh AS,” kata Andreas.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
Andreas melanjutkan, semakin terlihat Donald Trump ingin menjalankan politik internasional yang unilateralis dan menjadi polisi dunia ditunjukkan dengan langkah penculikan presiden Venezuela Nicolas Maduro dan rencana untuk menguasai Greenland yang saat ini dimiliki oleh Denmark.
“Hal ini menjadi bukti bahwa Trump memang ingin secara terang-terangan di depan mata dunia mempraktikan politik unilateralis,” jelas dia.
Andreas juga menduga, pembentukan dewan perdamaian dapat menjadii alat kekuasaan Donald Trump. Hal ini, tegas dia, lantaran keanggotaan dan keputusan ditentukan oleh Trump sendiri, dengan biaya $1 miliar untuk kursi tetap di Dewan Perdamaian.
“Ide pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza, meskipun dikemas secara multilateralis dalam sebuah dewan yang melibatkan negara-negara lain, namun sudah bisa diduga bahwa organisasi ini hanya akan menjadi boneka Trump untuk menjalankan politik unilateralisnya,” pungkasnya.
