Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Matindas J Rumambi, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke SDN 6 Kota Palu.
Saat reses, Matindas menerima aspirasi dari masyarakat terkait menu makanan yang diberikan kepada anak-anak siswa SD tersebut hanya berupa roti, kurma, dan kacang.
Komposisi tersebut dinilai jauh dari standar gizi seimbang yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program ini.
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
Menurutnya, sesuai dengan Perpres 83/2024 dan Perpres 115/2025 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sejatinya memiliki tujuan untuk mengatasi malnutrisi dan stunting, meningkatkan kesehatan serta kecerdasan anak, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menuju generasi unggul.
Namun, realisasi di lapangan justru menunjukkan adanya persoalan serius terkait mutu dan standar gizi makanan yang disajikan oleh SPPG seagai mitra BGN.
Padahal Pemerintah telah menggelontorkan dana MBG pada tahun lalu sebesar Rp 171 triliun dan 2026 sebesar 335 triliun.
“Sebagai fungsi pengawasan DPR RI, kami memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang bertanggung jawab dalam distribusi dan penyediaan makanan. Standar gizi yang diberikan di SDN 6 Kota Palu jelas tidak mencerminkan prinsip gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, buah, serta kecukupan kalori harian anak usia sekolah,” ucap Matindas.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sulteng itu menekankan bahwa pengawasan terhadap program MBG harus diperketat, mengingat dalam beberapa waktu terakhir muncul berbagai laporan mengenai kualitas makanan yang berada di bawah standar, bahkan di sejumlah daerah terjadi kasus dugaan keracunan makanan.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
“Program yang dirancang dengan anggaran yang besar untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa harus dijalankan dengan kualitas tinggi, keamanan pangan, dan kecukupan gizi yang merupakan substansi utama yang tidak boleh dikompromikan,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat, Matindas J Rumambi mendesak pemerintah dan Kepala BGN untuk segera memperbaiki kualitas penyajian dan distribusi makanan dari SPPG.
Hal itu penting agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah yang dianggarka melalui APBN, terutama yang menyangkut masa depan anak bangsa, berjalan sesuai dengan tujuannya.
