Jakarta, Gesuri.id – Tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami koreksi tajam hingga menyentuh angka 51,1 persen berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Menanggapi dinamika tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Andreas Hugo Pareira, mendesak pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang sedang berjalan.
Penurunan tingkat kepuasan masyarakat ini disinyalir tak lepas dari sejumlah polemik program strategis pemerintah yang menuai sorotan di tengah publik, mulai dari carut-marut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Menurut Andreas, anjloknya tingkat kepuasan publik merupakan suatu keniscayaan dalam negara demokrasi sebagai bentuk instrumen kontrol dan penilaian langsung dari rakyat terhadap penguasa.
"Soal menurunnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah adalah konsekuensi logis dari respons publik terhadap kebijakan pemerintah. Ini biasa terjadi di negara-negara yang demokratis, bisa terjadi di semua tingkatan pemerintahan," ujar Andreas saat dihubungi, Rabu (29/7/2026).
Ia menilai, pemerintah seharusnya sigap menangkap dan mendeteksi berbagai kritik yang dilayangkan masyarakat sebelum memicu lahirnya gerakan atau manuver sosial yang lebih luas. Salah satu fenomena yang tengah menjadi sorotan publik saat ini adalah kemunculan "Kabinet Bayangan" oleh elemen masyarakat sipil sebagai bentuk kritik terbuka terhadap Kabinet Merah Putih.
Bagi Andreas, inisiatif masyarakat sipil tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata, melainkan harus dibaca sebagai sinyal peringatan keras (early warning) bagi jalannya roda pemerintahan.
Ia berpandangan bahwa kemunculan kabinet tandingan tersebut mengindikasikan kejenuhan publik terhadap berbagai arah kebijakan penguasa yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.
"Seharusnya ini bisa dideteksi dan dievaluasi oleh pemerintah sebagai kritikan. Karena mungkin saja masyarakat sudah jenuh dengan kebijakan-kebijakan pemerintah," tegas Andreas.
Sebelumnya, SMRC memaparkan hasil survei nasional mengenai evaluasi kinerja Presiden Prabowo Subianto selama sembilan bulan terakhir. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, memaparkan bahwa survei yang dilangsungkan pada 5 hingga 19 Juli 2026 tersebut menunjukkan angka kepuasan publik berada di kisaran 51,1 persen.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Rincian angka tersebut terdiri atas 46,3 persen responden yang menyatakan cukup puas dan 4,8 persen yang merasa sangat puas. Sementara itu, kelompok masyarakat yang mengaku kurang atau tidak puas mencapai 46,9 persen, dan 2,1 persen lainnya tidak memberikan jawaban.
Deni menjelaskan, angka ini merosot tajam dibandingkan tingkat kepuasan pada November 2025 yang sempat bertengger di angka 81,2 persen. Artinya, terjadi penurunan tingkat kepuasan publik sekitar 30,1 persen dalam kurun waktu kurang dari setahun.
Adapun populasi survei ini mencakup seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode random digit dialing terhadap 749 responden, di mana wawancara via telepon mendominasi sebesar 83,8 persen, sementara sisanya 16,2 persen dilakukan melalui wawancara tatap muka guna menjangkau responden yang tidak menggunakan perangkat seluler. Survei ini memiliki tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar kurang lebih 3,7 persen.
