Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memprioritaskan penanganan sekitar 29 ribu usulan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang masih mengantre.
Ia meminta verifikasi lapangan diperketat agar perbaikan difokuskan pada hunian warga dengan tingkat kerusakan paling berat.
Eri menegaskan, dewan terus mengawal dan berkoordinasi secara intensif dengan pemkot agar proses penuntasan hunian tidak layak di Kota Pahlawan dapat dipercepat.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Kami sudah berkoordinasi dengan pemkot agar ada akselerasi penuntasannya," ujar Eri saat menanggapi tingginya angka antrean Rutilahu di Surabaya, Rabu (7/10).
Mengingat keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan warga terdata (desil 1 hingga 5), Eri menyebut DPRD dan pemkot menyepakati skema penanganan berbasis skala prioritas.
Strategi ini dirancang untuk mendahulukan warga yang kondisi rumahnya paling mendesak dan berpotensi mengancam keselamatan penghuninya.
"Kemarin disepakati penuntasannya dilakukan berdasarkan prioritas paling urgen, yaitu rumah dengan tingkat kerusakan berat," tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Meski antrean masih panjang, Eri mengapresiasi kapasitas perbaikan tahunan yang dinilainya sudah cukup tinggi melalui skema gotong royong.
"Selama ini kita mampu menuntaskan rata-rata 4.000 hingga 5.000 unit Rutilahu per tahun, baik bersumber dari APBD maupun hasil kolaborasi lintas sektor," jelasnya.
Untuk mengejar sisa target, pemkot terus menggenjot pengerjaan bedah rumah sepanjang 2026. Hingga Oktober, sebanyak 1.655 unit rumah warga tidak mampu telah selesai diperbaiki melalui gabungan dana APBD, APBN, serta program Corporate Social Responsibility (CSR).
Pemkot Surabaya dijadwalkan meluncurkan pengerjaan tahap keenam berbasis swakelola tipe IV pada November mendatang yang diproyeksikan tuntas akhir Desember 2026. Secara akumulatif, sejak peralihan kewenangan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) pada 2022 hingga Oktober 2026, sebanyak 13.709 unit Rutilahu telah berhasil dipugar.
