Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, terutama agar akses bagi petani dan nelayan tidak terganggu.
Ia menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait, menyoroti pentingnya langkah cepat di lapangan agar program subsidi berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Di titik inilah Komisi II berpandangan sederhana namun tegas. Ketertiban distribusi harus dijaga. Tetapi jangan sampai akses petani dan nelayan terlambat,” kata Aria Bima, dikutip pada Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, Komisi II mendorong tiga langkah cepat yang perlu segera dijalankan oleh seluruh pemangku kebijakan di daerah.
“Karena itu ada 3 langkah cepat yang kami dorong agar segera dijalankan. Pertama, dinas terkait di kabupaten kota wajib mempermudah penerbitan surat rekomendasi. Cepat, mudah, bahkan bisa kolektif untuk kelompok tani misalnya,” jelas Aria Bima.
Ia menambahkan, kemudahan ini akan membantu petani mendapatkan bahan bakar tanpa harus repot.
“Dengan begitu, petani tidak perlu membawa traktor ke SPBU hanya untuk mengisi solang,” lanjutnya.
Langkah kedua, kata Aria, adalah dengan menyediakan waktu layanan khusus di SPBU bagi petani yang sudah memiliki surat rekomendasi.
“Kedua, SPBU atau Pertashop menyiapkan jam layanan khusus bagi pemegang rekomendasi dari sektor pertanian. Ini membantu mengurai antrian, menjaga keselamatan, dan memastikan petani bisa bekerja tepat waktu pada masa tanam maupun panen,” paparnya.
Selain itu, Komisi II juga meminta agar proses digitalisasi program subsidi terus dipercepat.
“Ketiga, percepat pendaftaran program subsidi tepat Mei per Tamina untuk petani dan kelompok tani. Dengan pencatatan digital, verifikasi di SPBU lebih ringkas, transparan, dan potensi penyalahgunaannya bisa ditekan,” tegas Aria Bima.
Ia juga menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan pengawasan berjalan di lapangan.
“Di sisi pengawasan, Bupati dan Wali Kota harus menugaskan dinasnya untuk memantau SPBU pertanian, apakah sudah melayani sesuai aturan, apakah stoknya tersedia, dan apakah prosedurnya dijalankan tanpa penghutang liar,” ucapnya.
Terakhir, Aria Bima memastikan Komisi II DPR akan memperkuat koordinasi lintas lembaga agar kebijakan subsidi lebih terarah dan adil.
“Komisi II juga akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan SOP seragam di seluruh daerah. Sinergi dengan Komisi XII, BPM Migas, dan Pertamina akan terus kami dorong agar alokasi BPM tepat sasaran, aman, dan tertip,” pungkasnya.
