Jakarta, Gesuri.id - Aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang senilai miliaran rupiah di kawasan Kolam Renang Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, ditemukan terbengkalai dan tidak terawat.
Kondisi miris ini memicu kritik keras dari Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Akhmad Mubarrok.
Kritik tajam tersebut dilontarkan Zulham usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Sabtu (4/7/2026). Tidak hanya mendapati fasilitas olahraga yang rusak, ia juga menemukan puluhan gerobak bantuan UMKM dari pemerintah pusat yang menumpuk tanpa pernah disalurkan.
“Ini bukan cuma soal aset yang terbengkalai. Ini soal APBD rakyat yang dibiarkan sia-sia, dan hak pelaku UMKM yang dikorbankan,” cetus Zulham kepada Bacamalang.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Zulham menyoroti tajam kondisi Kolam Loncat Indah yang sejatinya merupakan satu-satunya fasilitas jenis ini di Jawa Timur. Proyek yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hampir Rp1,5 miliar tersebut justru sama sekali belum pernah digunakan sejak selesai dibangun. Saat ini, kondisinya sangat memprihatinkan: berlumut, dipenuhi sampah, dan papan loncatnya sudah berkarat.
Padahal, menurut Zulham, aset ini memiliki potensi besar jika dikelola secara serius.
"Jika direvitalisasi, venue ini berpotensi menarik event tingkat nasional hingga menjadi pusat latihan nasional di Kabupaten Malang," jelasnya.
Pemandangan tak kalah memprihatinkan terlihat pada puluhan gerobak bantuan UMKM dari pemerintah pusat yang teronggok di area yang sama. Gerobak-gerobak yang seharusnya menyokong ekonomi masyarakat kecil itu kini sebagian besar telah rusak dan lapuk karena tidak pernah disalurkan kepada yang berhak.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Zulham menilai kelalaian ini sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat kecil. Ia menyayangkan bantuan yang bernilai ekonomis tinggi tersebut justru dibiarkan menyusut menjadi besi tua di gudang.
Menyikapi temuan ini, Zulham memastikan pihak legislatif tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan akan membawa persoalan ini ke rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta pertanggungjawaban dinas terkait.
Di akhir penyataannya, ia juga melayangkan sentilan menohok terkait gaya kepemimpinan di Kabupaten Malang yang dinilai kurang peka terhadap realitas di bawah.
“Kabupaten Malang butuh pemimpin yang mau turun ke lapangan, bukan hanya membaca laporan di atas meja,” tegas Zulham.
