Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mempertanyakan konsep emisi nol bersih (zero emission) dalam pengembangan kendaraan listrik nasional jika sumber energi listriknya masih didominasi pembangkit berbasis fosil.
Menurutnya, percepatan adopsi kendaraan listrik harus diimbangi dengan transisi energi yang bersih agar target pengurangan emisi tidak sekadar menjadi jualan istilah.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai klaim ramah lingkungan pada kendaraan listrik perlu diteliti secara menyeluruh dari hulu ke hilir (well-to-wheel). Jangan sampai elektrifikasi sektor transportasi hanya memindahkan sumber polusi dari knalpot kendaraan ke cerobong pembangkit listrik.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Ketika disebut mau zero emission, apakah betul zero emission itu terjadi? Jangan-jangan kita hanya sekadar mengalihkan emisi dari jalanan ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara," ujar Bane dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi VII DPR RI bersama Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).
Bane menekankan pentingnya kalkulasi matang dari pemerintah terkait dampak lompatan populasi kendaraan listrik terhadap beban kelistrikan nasional. Pasalnya, penambahan unit kendaraan listrik berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi daya listrik harian.
Guna memastikan efektivitas kebijakan transisi energi ini, Legislator asal Dapil Sumatra Utara III tersebut mengajukan beberapa poin krusial untuk dijawab pemerintah:
- Peta Kebutuhan Daya: Perhitungan konkret mengenai besarnya tambahan pasokan listrik yang dibutuhkan jika elektrifikasi kendaraan terjadi secara masif di seluruh Indonesia.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
- Proporsi Energi Bersih: Kepastian mengenai berapa persen dari tambahan kebutuhan listrik tersebut yang benar-benar disuplai dari Energi Baru Terbarukan (EBT) nonfosil.
- Transparansi Dampak: Kepastian bahwa penurunan emisi karbon di sektor hilir (kendaraan) tidak malah diimbangi lonjakan emisi di sektor hulu (pembangkit).
"Jika tujuan utamanya adalah zero emission, ini adalah pertanyaan paling mendasar yang wajib dijawab pemerintah. Sumber energi yang menopang elektrifikasi harus dipastikan makin bersih," tegas Bane.
