Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Markus Waran, menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala dan perlu evaluasi.
Kedua program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor gizi dan ekonomi kampung.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
“Program MBG ini belum terkoordinasi dengan baik dengan pemerintah daerah, khususnya dinas terkait. Akibatnya, ketika ada persoalan di lapangan, tidak bisa ditangani bersama,” ujarnya, Senin, 30 Maret 2026.
Ia mengungkapkan, pihaknya menerima laporan adanya penolakan di beberapa sekolah karena kekhawatiran terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
Selain itu, Markus juga menyoroti pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum melibatkan pemerintah kampung dan masyarakat setempat.
“Masyarakat di kampung justru tidak dilibatkan, sehingga mereka hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan pengurangan dana desa turut berdampak pada terhentinya sejumlah program pembangunan di kampung serta melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Sebagai tindak lanjut, PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh kader di tiga pilar struktur partai, eksekutif, dan legislatif untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kedua program tersebut.
“Kami diminta melakukan pengawasan agar pelaksanaan program ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” ucapnya.
Markus berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan tersebut agar pelaksanaannya lebih maksimal dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat secara aktif.
