Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Surakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Baruna Wasita Aji, menyebut dinamika politik di Solo saat ini mengalami perubahan yang berdampak pada kebijakan pemerintah daerah. Hal itu ia sampaikan saat menggelar reses masa sidang II tahun 2026 di Dalem Mloyosuman, Baluwarti, yang dihadiri sekitar 400 warga.
"Nanti saya akan cek wilayah. Memang saat ini kondisionalnya, ini bukan karena like dan dislike ya, tapi saya harus matur, karena ada perubahan dinamika politik di wilayah Solo, kebijakan-kebijakannya juga berubah. Jadi sangat berubah drastis," kata Baruna, dikutip pada Senin (9/3/3026).
Kegiatan reses tersebut merupakan bagian dari agenda Anggota DPRD Kota Solo pada masa sidang II tahun 2026 yang berlangsung pada 7–8 Maret 2026. Dalam kegiatan bertema Akselerasi Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal dan Tata Kota Cerdas Hijau itu, para legislator turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Baruna yang berasal dari Dapil I menggelar reses di kawasan Baluwarti. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai usulan, di antaranya bantuan meja dan kursi untuk Posyandu, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan televisi, sound system, hingga penyelesaian finishing bangunan bale warga agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi sumur yang diduga tercemar bakteri akibat rembesan septic tank.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Baruna menyatakan akan berupaya mencarikan solusi. Ia juga menyinggung adanya perubahan kebijakan yang berdampak pada mekanisme penganggaran program di daerah.
"Jadi kemarin kan yang tidak masuk di Musrenbangkel itu bisa dimasukkan dana hibah. Tapi karena yang sekarang baru, jadi tidak ada dana hibah. Besok jangan keliru lagi pokoknya," ucapnya.
Meski demikian, Baruna menyatakan akan berupaya membantu beberapa kebutuhan warga secara langsung tanpa harus menunggu proses penganggaran daerah.
"Kalau untuk kursi dan meja coba saya tangani sendiri, tidak usah nunggu APBD," tuturnya.
Terkait program RTLH di kawasan Baluwarti, Baruna menjelaskan bahwa persoalannya cukup kompleks karena sebagian besar rumah dan tanah di wilayah tersebut berstatus milik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
"Kasuistik untuk Baluwarti memang kalau dari APBD atau APBN itu tidak bisa. Karena salah satu syaratnya harus punya sertifikat. Tapi kemarin, bismillah ya, kita perjuangkan bahwa nanti RTLH kita coba mencari CSR yang syarat harus punya sertifikat, coba kita hilangkan," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa upaya tersebut tengah diperjuangkan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo agar bantuan RTLH tetap dapat menjangkau masyarakat di kawasan Baluwarti.
"Fraksi PDI Perjuangan pure memperjuangkan, semoga terealisasi. Bismillah, seandainya sudah clear semua dan bisa, jangan lupa loh ya. Wes ta, penak-penak," pungkasnya.
