Aceh, Gesuri.id - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengapresiasi ragam kebijakan Bupati Aceh Barat H. Ramli, M.S.
Salah satu kebijakannya ialah pelaksanaan Kongres Santri Pancasila yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2021 lalu, membangun kerukunan umat beragama hingga merubah nama nama jalan di Aceh Barat menjadi jalan Pancasila, jalan Bhineka Tunggal Ika, dan jalan Garuda, serta dimasukannya mata pelajaran Pancasila dalam muatan lokal.
Basarah menilai berbagai upaya tersebut merupakan bentuk spirit sekaligus komitmen Bupati untuk membuat Pancasila sebagai ideologi yang betul betul bekerja dan hidup di tengah masyarakatnya.
Baca: MPR Tak Pernah Agendakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
"Inilah ikhtiar Bupati Aceh Barat Ramli MS, yang inginkan Aceh Barat dan masyarakatnya memahami dan mengamalkan Pancasila," kata Basarah di hadapan peserta Diklat , di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, Senin (21/3).
Bagi Basarah, Aceh merupakan daerah penting dan istimewa bagi bangsa Indonesia, baik dari segi sejarah, agama maupun budaya serta sisi historisnya. Aceh merupakan tempat masuknya agama Islam pertama kali di Nusantara, sehingga dijuluki Serambi Mekkah. Selain itu agama dan budaya berakulturasi dengan baik di Aceh. Selanjutnya, Aceh juga memberikan kontribusi nyata bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sehingga dengan mudah bisa ditemukan banyak pahlawan nasional asal tanah rencong tersebut.
"Banyak tokoh pejuang kemerdekaan asal Aceh semisal Teuku Umar, Panglima Polim, Mohammad Hasan, Cut Nyak Dien dan sebagainya. Bung Karno sendiri menyebut Aceh sebagai daerah modal karena kontribusinya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, misalnya sumbangan Pesawat Dakota RI - 001 Seulawah, sumbangan emas 28 Kg untuk Tugu Monas dan sebagainya," tegas Basarah.
Selain itu, dalam ceramahnya, Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa pemahaman Pancasila bagi guru guru Dayah (pondok pesantren) ini demikian penting untuk dipahami dan diketahui.
Sebab realitas empiris yang terjadi di tengah masyarakat saat ini terjadi upaya terstruktur, sistematis dan massif untuk kembali mengutak-atik konsensus pendiri bangsa yang sudah sepakat menjadikan Indonesia sebagai negara Pancasila.
Propaganda membenturkan agama dan negara, upaya adu domba Islam dan Pancasila, serta upaya mendikotomikan antara golongan Islam dan kebangsaan sangat marak terjadi, terutama di dunia maya dan media sosial. Padahal dari sejarah pembentukan Pancasila terlihat jelas bahwa nilai- nilai Pancasila sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan Pancasila merupakan hasil Ijtihad para alim ulama dan pendiri bangsa lainnya.
Baca: Sasar Hattrick! PDI Perjuangan Pelatihan Kader Nasional II
Jika ada orang yang menyebut Pancasila sebagai Thagut atau berhala serta bertentangan dengan ajaran Islam, maka hal itu sama saja menistakan hasil ijtihad para alim ulama pendiri bangsa.
Oleh karena itulah Basarah menilai pelaksanaan pelatihan bagi guru guru Pancasila di Dayah (pondok pesantren) yang dilakukan BPIP menemukan relevansinya. Sebab lembaga pendidikan bersama para gurunya adalah media atau agen sosialisasi terpenting kedua setelah institusi keluarga. Dalam lembaga pendidikan itulah ada proses transfer pengetahuan dan pembentukan karakter kebangsaan para santrinya.
Basarah menegaskan bahwa telah ada regulasi khusus yang mengatur Pondok Pesantren yakni UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pesantren wajib mengembangkan nilai nilai Islam Rahmatan Lil Al-Amin serta berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Dengan demikian, alumni dayah atau pesantren juga harus menjadi tokoh masyarakat yang selain mencintai dan mengajarkan agama Islam juga mengajarkan cinta tanah air," ujar dosen Universitas Islam Malang itu.
